Calo Samsat Bandarlampung Patok Jasa Hingga Rp 200 Ribu

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf beserta Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi melakukan sidak ke Samsat Bandarlampung.


Dalam inspeksi mendadak tersebut tim menyoroti adanya Calo di Samsat Bandarlampung.

"Benar dalam kunjungan kami, tim yang melakukan mistery shopping menemukan 3 calo yang tersebar di lokasi pelayanan dan telah kami sampaikan langsung ke AKBP Bryan Benteng selaku Kasubdit Regident Polda Lampung dan Sdri. Koimah selaku Kepala UPTD Wilayah I," kata Nur Rakhman Yusuf, Kamis (25/6).

Berdasarkan hasil temuan lapangan tersebut, Ombudsman mengungkap kebanyakan calo menawarkan jasa dengan harga Rp 125 ribu sampai dengan Rp 200 ribu.

Ombudsman mengapresiasi kesigapan AKBP Bryan Benteng dan Koimah selaku pihak Samsat Bandarlampung yang langsung menyambut terbuka temuan dan masukan yang Tim Ombudsman sampaikan, mereka mengaku memang giat menyusuri praktik percaloan.

"Kita sadari bersama, oknum ini memang agak sulit diberantas, paling penting pihak Samsat Bandar Lampung telah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi internal dari bukti awal yang kami berikan," jelasnya.

Lebih lanjut Nur juga mengungkapkan bahwa protokol pencegahan Covid-19 telah dijalani, standar biaya telah diinformasikan, ruang tunggu yang nyaman serta ketersediaan petugas informasi di ruang pelayanan juga sudah memadai

"Untuk protokol pencegahan Covid patut di apresiasi, selain saran terpenuhi petugas juga sigap di ruang pelayanan. Begitu juga dengan ruang pelayanan yang sudah menerapkan physical distancing, intinya kalo secara sarana prasarana sudah di kelola dengan baik," ujarnya.

Selain hal tersebut pihaknya menyoroti pentingnya pengelolaan pengaduan oleh internal dalam hal ini Samsat Bandar Lampung.

"Sebenarnya praktik percaloan bisa segera diselesaikan jika sarana pengaduan jelas diinformasikan. Sehingga masyarakat bisa mengadu di hari yang sama. Pengakuan dari pihak Samsat sarana pengaduan di tempat berupa kotak saran, sedangkan kotak saran itu bukan sarana pengaduan, namanya saja sudah saran, kalopun mau berupa kotak ya kotak pengaduan sifatnya wajib di tindak lanjuti dan disiapkan kertas dan alat tulisnya. Selain itu diberitahukan kepada kami juga bahwa masyarakat dapat mengadu melalui instagram, tapi kami lihat tidak di informasikan di ruang layanan. Bisa juga berupa whatsapp atau email, apapun sarananya intinya harus tersampaikan di ruang layanan agar pengguna layanan mengetahui," jelasnya.