Dapat Dipidana, Kepala BPN Nurus Sholichin Blokir SHM Milik Janda

Dr. Eddy Rifai/Foto Ist
Dr. Eddy Rifai/Foto Ist

Dapat dipidana, Kepala BPN Kabupaten Pesawaran Nurus Sholichin yang diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dengan memblokir sertifikat tanah milik seorang janda.


"Pemblokiran yang tidak sesuai Peraturan Menteri Agraria dapat dipidanakan sesuai Pasal 424 KUHP," kata Dr. Eddy Rifai, SH, MH kepada Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (15/10).

Dalam Pasal 424 KUHP, pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenang di bidang pertanahan diancam dengan pidana,

“Jika BPN ini melakukan pemblokiran tidak sesuai dengan undang-undang, maka kepala BPN dapat dilaporkan penyalahgunaan wewenang sebagaimana Pasal 424 KUHP,” ujarnya.

Eddy Rifai juga menerangkan dalam Peraturan Menteri Agraria pemblokiran hanya dapat dilakukan oleh BPN satu kali dalam tempo 30 hari.

Kemudian, blokir dapat diperpajang apabila ada putusan penetapan pengadilan. “Dengan tidak adanya putusan atau penetapan pengadilan, blokirnya sudah tak berlaku lagi,” jelasnya.

BPN Pesawaran telah memblokir dengan dalih belum bisa dialihkan SHM No.00811 atas nama almarhum Ibrani Sulaiman kepada isterinya, Endang Retna Juwita, dengan dalih harus ke pengadilan dulu sejak 2015.

BPN Pesawaran ini disinyalir telah mengangkangi Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita tepatnya pasal 13 Ayat (1) yang mengatur jangka waktu blokir.

BPN Kabupaten Pesawaran sudah bohong dan menyalahi ketentuan pemblokiran lahan. Sudah berulang kali BPN mempermainkan SHM No.00811 milik seorang janda selama lima tahun ini.

Blokir Berulang Kali

Kuasa hukun Endang, Abdullah Fadri Auli dari AFA Law Firm, kuasa hukum Endang Retna Juwita, Kamis (14/10), setidaknya BPN telah memblokir tiga kali lahan kliennya: 9 September 2015 dan 19 Agustus 2020.

Yang ketiga kalinya, perintah Kanwil BPN Provinsi Lampung pada tanggal 3 Oktober 2019. Padahal, dalam pasal 19 Permen ATR No. 13/2017, pemblokiran harus melalui surat permohonan dan dicatat oleh Kepala Kantor BPN.

Tidak Dalam Perkara

Dijelaskan pula oleh kuasa hukumnya, seluruh harta peninggalan almarhum Ibrani Sulaiman, termasuk SHM No.00811 tidak ada satupun yang sedang dalam perkara pengadilan hingga saat ini.

Sebagai istri sah satu-satunya dan masuk Ahli Waris Golongan 1 berdasarkan KUHP tentunya sangat wajar Endang Retna Juwita memproses seluruh harta peninggalan almarhum.

"Ini kok dihalangi oleh BPN," tandas mantan anggota DPRD Lampung itu.

Soal aturan waris sudah jelas, Endang Ahli Waris Golongan 1 sedangkan pihak yang meminta blokir, keponakan suami Endang, Ahli Waris Golongan 2 yang sudah otomatis gugur sejak lima tahun lalu.

Dalam aturan, kata Aab, selama masih ada Golongan 1, maka Golongan 2, 3 dan 4 tidak memeroleh hak waris. "Ada apa ini?" tanya Aab.

Dilihatnya, BPN seperti ada apa-apanya sehingga main blokir saja sampai berulang kali yang dalam Permen Agraria diatur hanya bisa dilakukan 1 kali oleh 1 pemohon terhadap satu Objek. (Pasal 3 ayat 2 b).

Dia merencanakan akan mengambil langkah hukum terkait hal ini ke Kanwil BPN Lampung, BPN RI, Kementerian Agraria, dan berbagai langkah hukum lainnya demi hak kliennya.

Mantan anggota DPRD Lampung itu juga tengah mengkaji surat warisan yang jadi dasar Yulia Fitriati memblokir lahan kliennya oleh lurah dan camat Wayhalim

Dijelaskan oleh advokat senior Lampung itu, kliennya, Endang Retna Juwita ditinggal suaminya, Ibrani Sulaiman, meninggal dunia masih terikat dalam perkawinan sah secara agama maupun negara. 

Namun, ketika hendak mengurus warisan sebidang tanah milik suaminya ternyata telah diblokir BPN Pesawaran atas permintaan Yulia Fitriati, keponakan suami Endang sejak 2015.

Yulia Fitriani mengklaim ahli waris suami Endang berdasarkan keterangan Lurah Wayhalim Permai Elia Rosmiati dan diketahui Camat Ahmad Husna.

Dia merencanakan akan mengambil langkah hukum terkait hal ini ke Kanwil BPN Lampung, BPN RI, Kementerian Agraria, dan berbagai langkah hukum lainnya demi hak kliennya.

Mantan anggota DPRD Lampung itu juga tengah mengkaji surat warisan yang jadi dasar Yulia Fitriati memblokir lahan kliennya oleh lurah dan camat Wayhalim.