Delapan OPD Pemkab Pesawaran MoU Dengan Kejari

 Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran jalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.


MoU ini merupakan pelaksanaan dari Tugas dan Fungsi serta wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kejari Kabupaten Pesawaran Tinamawaty BR Saragih, Jumat (5/6).

"Bahwa berdasarkan UU tersebut, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah," ungkap Tinamawaty.

Lebih lanjut, Tinamawaty mengatakan MoU antara kejaksaan dengan OPD ini bertujuan untuk membantu agar dalam menjalankan Tata Kelola Pemerintahan sesuai dengan koridor yang ada.

"Adanya kerjasama ini pada intinya untuk meminimalisir kekeliruan pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Pesawaran, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana diharapkan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dapat berjalan yang endingnya berdampak pada kemajuan diberbagai sektor," pungkasnya.

Adapun Delapan OPD yang menjalin nota kepasahaman (MoU) tersebut diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah.