Dewan Kota Minta SE Larangan ASN Dikaji Ulang

Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung tentang larangan aparatur sipil negara (ASN) datang dan meninggalkan Kota Bandarlampung sebagai zona merah diminta dikaji ulang.


Wakil Ketua DPRD Lampung, Aderly Imelia Sari, menilai SE dengan No 045.2/1421/07/2020 tidak akan efektif karena banyak ASN kabupaten/kota se Lampung berdomisili di Bandarlampung.

"Menurut kami hal tersebut harus dikaji kembali. Karena justru sebagian ASN yang bekerja di kabupaten kota se Provinsi Lampung berdomisili di Kota Bandar Lampung dan banyak yang masih melakukan perjalanan pulang pergi ke kantor Pemda masing-masing," ungkapnya, Rabu (6/5).

Diakuinya, penetapan zona merah Kota Bandar Lampung sangat memprihatinkan untuk itu, pihaknya mendorong Pemkot agar lebih gencar berjuang melawan penyebaran virus Corona atau Covid-19 dengan cara efektif dan tepat.

"Kami sangat prihatin dan bersedih. Namun hal ini juga membuat kami sebagai fungsi pengawasan pemerintahan lebih mendorong pemerintah khususnya Pemkot Kota Bandar Lampung agar lebih gencar berjuang melawan penyebaran covid-19 dengan cara - cara yang efektif dan tepat," terang Sekjen DPD PIRA (Perempuan Indonesia Raya) Lampung sayap Gerindra.