Dilaporkan ke KY, PN Tanjungkarang Beri Penjelasan Vonis Bebas Napi Pengendali 92 Kg Sabu

Suasana persidangan M. Sulton/Faiza
Suasana persidangan M. Sulton/Faiza

Pasca dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY), Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang lewat Humasnya Hendri Irawan menjelaskan alasan Majelis Hakim memberi vonis bebas terhadap M. Sulton, Senin (21/6) lalu.


M. Sulton adalah napi pengendali sabu 92 Kg dari Lapas Surabaya. Menurut PN Tanjungkarang, dalam memutus perkara hakim selalu bersandar pada Pasal 183 UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Hendri dalam keterangan resminya menjelaskan, perkara M. Sulton diadili oleh Majelis Hakim yakni Jhony Butar-Butar, Safruddin dan Yulia Susanda.

M. Sulton didakwa dengan dakwaan alternative yaitu Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Hendri menjelaskan, terdakwa diadili setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Muhammad Nanang Zakaria alias Banteng dan M. Razif Hafiz (terdakwa dalam berkas perkara lain dan sudah dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim yang sama).

Dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti narkotika jenis sabu sejumlah 97, 664,05 kg (neto 92 kg) di PO Bus Putra Pelangi yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. 

Berdasarkan keterangan saksi dari Polda Lampung yakni Laksono Priyanto dan Dwi Handoko, terdakwa disebut terlibat dan ada kaitannya atas penemuan tersebut. Pernyataan iti diketahui berdasarkan informasi dari Muhamad Nanang Zakaria yang telah menghubungi Terdakwa melalui sarana handphone. 

Namun, di persidangan, Muhamad Nanang Zakaria dan M. Razif Hafiz membantah keterangan tersebut. Keduanya menyatakan bahwa yang menyuruhnya untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu adalah Sofian lewat hp. Kini, Sofian menjadi DPO. 

Kemudian, staf KPLP di Lapas kelas I Surabaya yakni Akhmad Mudassir dan Agus Hadi Suwito menerangkan telah mendapat informasi dari KA KPLP yang mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Bandar Lampung yang menghubungi melalui telepon tentang keterlibatan Terdakwa atas ditemukannya narkotika jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi.

Selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dan  terdakwa diamankan di kamar tahanan di Blok A wing 4 kamar 4 beserta barang bukti berupa 3 unit hp. 

Masih kata Hendri, untuk mengetahui apakah M. Sulton yang memerintahkan transaksi sabu tersebut, pihaknya meminta keterangan saksi verbalisan Doni Okta Prastia yang melakukan kloning terhadap 3 hp M. Sulton namun tidak dimasukkan didalam berkas perkara. 

"Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada JPU untuk menghadirkan bukti percakapan yang ada di Hp yang disita dari Terdakwa tersebut. Namun selama proses persidangan JPU dan juga Saksi Verbalisan Doni Okta Prastio tidak pernah dapat mengajukan bukti percakapan yang dimaksud," sambungnya. 

Menurut Hendri, terdakwa ditangkap karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika didasarkan karena adanya percakapan komunikasi melalui handphone. Maka seharusnya bukti tersebut dihadirkan oleh JPU untuk dapat membuktikan benar adanya keterlibatan terdakwa.

"Karena JPU tidak pernah menghadirkan bukti percakapan yang dimaksud, dengan demikian maka JPU tidak cukup bukti untuk dapat membuktikan keterkaitan dan keterlibatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua," kata dia. 

Atas dasar itulah, terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua dakwaan JPU tersebut.

Demikian dasar alasan mengapa terdakwa diputus bebas oleh hakim karena tidak adanya bukti yang cukup dihadirkan JPU untuk hakim bisa memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU itu benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

"Hakim juga ketika memutus dipastikan tidak sama sekali didasarkan karena alasan non-hukum apalagi karena suap," kata dia. 

Sehingga, tuduhan suap kepada Majelis Hakim atas setiap putusannya karena berbeda pandangan dengan penilaian majelis hakim adalah tuduhan keji dan tidak berdasarkan pada prinsip hukum dan keadilan.

Dalam hukum dikenal asas _in dubio pro reo_, yang maknanya hakim ketika memutus perkara  tidak boleh ada keragu-raguan. Jika ada keraguan maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan. 

Ia melanjutkan, JPU Yusa telah mengajukan kasasi pada Rabu (22/6). PN Tanjungkarang akan mengirimkan Pemberitahuan Kasasi atas perkara bebas tersebut  ke Mahkamah Agung, Kamis (23/6).

Sehingga status perkara ini belum berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya akan diperiksa oleh Majelis Hakim Kasasi yang mungkin saja nanti diputus dengan putusan yang berbeda dengan putusan majelis hakim tingkat pertama (PN Tanjungkarang).