Dinas PMPTSP Keluarkan Izin Reklame di Depan Al-Furqon Meski Tak Tahu Status Kepemilikan Lahan

Tiang merah depan Masjid Al-Furqon/ Ist
Tiang merah depan Masjid Al-Furqon/ Ist

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bandar Lampung mengeluarkan izin pemasangan reklame di depan Masjid Al-Furqon meski tak tahu status kepemilikan lahan itu.


Kadis PMPSTP Muhtadi Arsyad Temenggung menjelaskan, sebelum mengeluarkan izin itu telah dilakukan rapat bersama sejumlah instansi terkait.  

Rapat di antaranya bersama BPPRD, Dishub, Disperkim. Termasuk pengurus masjid. 

Pada rapat itu, dilakukan kajian jika dilakukan pemasangan reklame di depan masjid.

"Hasilnya, pemasangan reklame tidak melanggar lokasi, tidak mengganggu lalu lintas, juga tidak merusak.pandangan ke masjid. Sehingga tidak melangggar Perwali tahun 2019 tentang tata cara pemasangan reklame khususnya pasal 20 " jelas Muhtadi, Jumat (1/4) malam.

Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap perusahaan yang akan melakukan pemasangan reklame.

"Atas dasar itulah, Dinas PMPTSP mengeluarkan perizinan kepada Perusahaan Dinamis sebagai pelaksana pengerjaannya. Perizinan diterbitkan pada 21 Maret 2022," kata Muhtadi.

Dugaan tak sesuai prosedur muncul, saat Muhtadi tak bisa menjelaskan status kepemilikan lokasi rencana reklame itu. 

Kepemilikan lokasi menjadi penting lantaran berkaitan dengan pembayaran sewa lahan. 

Namun, tanpa mengetahui dengan jelas status kepemilikan lahan, Dinas PMPTSP sudah mengeluarkan perizinan. "Kalau soal status kepemilikan lahan itu ranahnya BPKAD," jelas Muhtadi. 

Diketahui, sebanyak 6 tiang berwarna merah tertancap di halaman depan Masjid Agung Al-Furqon, Kota Bandar Lampung.

Konstruksi tiang itu dari pipa dengan diameter 10-12 inch. Tertanam dengan kedalaman sekitar 2 meter. Ketinggiannya mencapai 4 meter.

Dengan konstruksi seperti itu, maka jika dipasang papan reklame blocking akan membentang papan reklame sekitar 60 meter.

Estimasi dari bentangan reklame itu menutupi masji. Dan ini melanggar Perwali Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame seperti diatur Pasal 20.