Dinilai Gagal Tanggulangi Kemiskinan, Gubernur Arinal: Itu Tanggungjawab Bupati

Sidang paripurna DPRD Lampung/ Vera
Sidang paripurna DPRD Lampung/ Vera

BPK RI menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung gagal atau tidak memadai dalam menanggulangi kemiskinan.


Kegagalan tersebut terlihat dari tatacara kerja pemprov yang belum sepenuhnya menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah pusat secara memadai.

"Terus pemprov juga belum sepenuhnya mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota secara memadai," kata Staf Ahli bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara Novian Herodwijanto, dalam sidang paripurna DPRD Lampung, Kamis (12/5).

Lalu, pemprov belum sepenuhnya mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di antara satker terkait dibawah kendalinya dan institusi lain yang terkait.

Kemudian, pemprov belum sepenuhnya menggunakan basis data terkait kemiskinan yang terpadu dalam perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

"Pemprov Lampung belum sepenuhnya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peruntukan sasaran daerah miskin atau masyarakat miskin," ujarnya.

"Dan yang terakhir itu pemprov belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara memadai," tambah Novian.

Sementara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membenarkan bahwa dari 15 kabupaten/kota memang masih ada masyarakat miskin. Namun, ia mengklaim bahwa Lampung ekonominya terbaik di Sumatera.

"Izin staf ahli, Lampung sudah disampaikan bahwa ekonominya terbaik di Sumatera tetapi memang masih ada masyarakat yang miskin dalam kabupaten, satu atau dua itu biasa tetapi bukan berarti pemerintah provinsi mengabaikan tetapi memang ini merupakan tanggung jawabnya bupati," ujar dia.

"Dan itu sudah saya perintahkan (bupati atau wali kota) Insyaallah bapak hadir tahun depan itu sudah tidak ada lagi dan saya tidak mau mendengar lagi sebutan miskinnya itu di sini," tutupnya.