Dipertanyakan, Lamanya Publikasi Gugatan Hasil Pilpres 2019




Hersubeno Arief, wartawan senior asal Lampung, mempertanyakan lamanya publikasi putusan Mahkamah Agung (MA) soal gugatan sengketa Pilpres 2019.




Putusan MA yang membatalkan kemenangan Jokowi pada 28/10/2019 tapi baru diumumkan ke publik 3 Juli 2020,

Isi keputusan Kemenangan Jokowi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dlm UUD45/2002 maupun UU Pemilu 7/2017 kurang dari yang ditentukan.




Ada jeda yang panjang putusan ini baru di-publish, sembilan bulan, ujar alumni FH Unila lewat channel YouTube Hersubeno Point yang diunggah Selasa pagi (6/7).


Padahal, kata mantan aktivis Surat Kabar Mahasiswa Teknokra Unila itu, gugatan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan merupakan persoalan serius.
Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan mendaftarkan soal putusan KPU pada13 Mei 2019.


Sedangkan putusan KPU tentang pemenang pilpres ditetapkan pada 21 Mei 2019 dan baru diunggah 3 Juli 2020 atau baru beberapa hari yang lalu.




Hersubeno Arief memulai video berdurasi 5.48 menit dengan mengurai objek gugatan yang dilayangkan Rachmawati dan kawan-kawan, yaitu PKPU 5/2019 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Secara khusus, kata Hersubeno, objek gugatan mengerucut pada pasal 3 ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang pilpres saat yang berlaga hanya dua pasangan saja.

Disebutkan dalam pasal itu, “dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”.

Gugatan ini didaftarkan pada 13 Mei 2019, sementara putusan KPU tentang pemenang pilpres adalah Joko Widodo-Maruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019. Menariknya, putusan ini baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 atau baru beberapa hari yang lalu.

“MA memutuskanpada 28 Oktober 2019, tapi direktori MA baru mengupload 3 Juli 2020,” terangnya.

“Ada jeda yang panjang putusan ini baru di-publish, ada jeda sembilan bulan,” sambung Hersubeno.

Padahal, sambungnya, gugatan ini merupakan persoalan yang serius.

Berdasarkan putusan MA disebutkan bahwa PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu. Di mana UU ini mengatur sejumlah kriteria pemenang jika hanya ada dua pasangan calon yang bertanding di pilpres.

Di antaranya, urai Hersubeno, pasangan itu harus menang 50 persen plus satu suara, kemudian meraih minimal 20 persen di seluruh provinsi, dan menang minimal 50 persen di separuh provinsi.

Bunyi UU Pemilu ini sendiri merupakan jiplakan dari pasal 6A UUD 1945. Sementara pasangan Jokowi-Maruf, kata Hersubeno, tidak memenuhi ketentuan itu.

“Ada 13 provinsi kalah, dan ada 2 provinsi hanya meraih 14 persen suara. Aceh 14,41 persen dan Sumatera Barat lebih kecil 14,08 persen,” tegasnya.

“Jadi berdasarkan UU, Jokowi tidak memenuhi ketentuan ini,” sambung Hersubeno Arief menekankan.

Lalu, mengenai putusan yang berselang lama diunggah, Hersubeno mengaku akan mengundang pakar hukum tata negara untuk berdiskusi lebih lanjut.

“Termasuk akan coba hubungi Rachmawati,” tutupnya.