Disbun Ancam Sanksi Perusahaan Beli Sawit Murah, Ajak Petani Bermitra dengan Pemerintah

Ist
Ist

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Lampung melalui Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Feriyansah menanggapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit di wilayah Lampung Utara. 


Di mana, pekan ini terjadi penurunan harga TBS secara drastis hingga Rp1.300/kg. Harga beli pabrik untuk buah sawit petani pekan ini hanya Rp2.100/kg. Padahal sebelumnya mencapai Rp3.400. 

Santer kabar, harga buah sawit bakal makin anjlok hingga Rp500 kg. Salah satu petani di Kecamatan Muara Sungkai, Ijal, menyebut petani menjual ke PT Anak Tuha Sawit Mandiri yang berlokasi di Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. 

"Kalau memang betul ada perusahaan yang melakukan penurunan harga, kirimkan datanya, nanti kita tindak karena ada sanksinya," ujar Feriyansah saat ditemui di kantornya, Selasa (26/4).

Ia melanjutkan, PT Anak Tuha Sawit Mandiri, Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah itu tidak termasuk dalam tim penentuan harga TBS regional Lampung. Di mana, harganya diatur setiap bulannya secara berkala. 

"Masalahnya, apakah yang menurunkan harga itu masuk dalam tim penetapan harga TBS Lampung atau tidak, terus petani dan pengepul itu masuk juga atau tidak dalam tim?" kata dia. 

Pasalnya, jika harga tersebut dijual dalam pasar bebas, pihaknya tidak bisa mengaturnya karena harga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli dan tidak ada Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Di tim penetapan harga informasinya valid, harga masih sama Rp3.300/kg berdasarkan penetapan bulan lalu. Penetapan ini diatur di Permentan 01 Tahun 2018," kata dia. 

Sehingga, kata dia, Dinas Perkebunan mengimbau kepada petani dan perusahaan untuk bermitra ikut dengan tim penetapan harga regional sehingga dapat dilindungi oleh pemerintah. 

"Jadi perusahaan tidak bisa semau-mau. Kadang, saat harga tinggi, yang tidak gabung dalam tim ini diuntungkan, nah saat itu diam-diam saja kalau harga tinggi, saat harga turun baru berteriak," katanya. 

Selain itu, kata Feriyansah, masyarakat tidak perlu panik menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo menyatakan bakal melarang ekspor crude palm oil (CPO) mulai 28 April 2022 sampai pasokan minyak goreng domestik melimpah.

Pasalnya, berdasarkan hasil rapat terbatas lintas kementerian, pemerintah merevisi larangan ekspor terbatas hanya pada Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Palm Olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit.

Adapun, larangan ekspor terbatas pada produk yang termasuk dalam tiga harmonized system (HS) code, yakni yang terkait dengan RBD palm olein yakni HS.1511.90.36, HS.1511.90.37, dan HS.1511.90.39.

"Ada kemungkinan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seolah-olah harga anjlok dan diambil dengan murah, masyarakat panik kemudian termakan isu itu," tambahnya. 

Selain itu, ia melanjutkan, hasil rapat terbatas itu sudah diteruskan ke seluruh Gubernur di Indonesia termasuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dua hari ke depan, lanjutnya, Gubernur akan mengeluarkan Surat Edaran kepada perusahaan menindaklanjuti persoalan ini.