Disdik Tanggamus Repons Positif Keluhan Staf KSPLP

Kadisdik Yadi Mulyadi (kanan) dan Kabid Pembina Kepegawaian Hepin Rianda/ Zairi
Kadisdik Yadi Mulyadi (kanan) dan Kabid Pembina Kepegawaian Hepin Rianda/ Zairi

Keluhan staf Dinas Pendidikan (Disdik) yang ditugaskan di kecamatan terkait minimnya dana operasional untuk Kantor Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan (KSPLP) dan semua kegiatan hanya dikelola K3S, dan MKKS, mendapat tanggapan Kadisdik Tanggamus, Yadi Mulyadi.


Yadi didampingi Kabid Pembina Kepegawaian Hepin Rianda mengatakan, pemberitaan Kantor Berita RMOLLampung soal keluhan itu, menjadi bahan masukan Disdik.

"Kami evaluasi dan komunikasikan dengan KSPLP apapun kegiatan yang ada di dinas bisa tersampaikan. KSPLP sebagai kepanjangan tangan tangan dinas, difungsikan dari dulu sampai sekarang karena tatkala dinas menyampaikan surat kepada satuan pendidikan harus koordinasi dan tetap melalui mereka, karena SOPnya memang seperti itu," jelasnya, Rabu (10/2).

Di sisi lain katanya, mereka juga harus introspeksi diri tatkala ada surat yang harus segera tersampaikan ke dinas, jangan sampai terlambat karena mereka tidak ada di tempat dan susah dikomunikasikan. 

Sehingga mereka mengambil langkah langsung ke dinas. Karenanya peran KSPLP bisa berkontribusi dalam hal pelayanan ke dinas dan satuan pendidikan.

"Terkait semua kegiatan yang melalui K3S dan MKKS itu lebih disebabkan penfgunaan anggaran dan pembelanjaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), adalah hak dari sekolah tersebut, dan KSPLP seharusnya mensosialisasikan juga memberikan pemahaman Juknis Juklak dana BOS tersebut," jelasnya. 

Berikut ini jumlah dan rincian Bantuan Operasional KSPLP:

Tahun 2019, anggaran servis kendaraan roda dua Rp600 ribu/tahun, suku cadang Rp600 ribu/tahun, BBM Rp450 ribu/bulan, pelumas Rp100 ribu/bulan, pajak 200 ribu/tahun dan Operasional Kantor Rp900 ribu/bulan.

Tahun 2020 berkurang karena ada efisiensi anggaran Covid-19, menjadi anggaran servis Rp300 ribu/tahun, suku cadang Rp300 ribu/tahun, BBM Rp250 ribu/bulan, pajak Rp200 ribu/tahun dan operasional kantor Rp350 ribu/bulan.

Rencananya tahun 2021 ini, akan dikembalikan seperti tahun 2019, melihat perkembangan Covid-19.