Disuruh Mundur, Kepsek Tolak Dan Akan Selesaikan Dugaan Korupsi




Disdikbud Kabupaten Pesawaran minta Kepala SMPN 19 Hasanudin mundur terkait dugaan penyimpangan uang perpisahan, PIP, dana BOS' dan pemalsuan tanda tangan ketua komite.

Hasanudin menolak mundur dengan alasan akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan pihak terkait, kata kata Sekretaris Disdikbud Yahtar kepada Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (17/6).

"Kita sudah panggil dan sekarang kita lagi arahkan supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya," kata Yahtar.

[caption id="attachment_45203" align="alignnone" width="800"] Kepala SMPN 19 Pesawaran, Hasanudin/Ist[/caption]

Dia mengatakan pemanggilan buntut dari dugaan pungli oleh sang kepala sekolah kepada siswanya.

Diduga, kepala sekolah juga memalsukan tanda tangan ketua komite.

"Kita minta yang bersangkutan mundur, tapi dia belum mau karena mau menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan pihak terkait," katanya.

"Kami kasih limit waktu satu minggu untuk menyelesaikan masalahnya, ya, kita tunggu aja bisa enggak dia menyelesaikan masalahnya," ujar Yahtar.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan permasalahan tersebut berlanjut ke ranah hukum, Yahtar sendiri mengatakan belum mau buru-buru bersikap seperti itu.

"Ya memang kalau PIP, Dana Bos, yang diselewengkan itu benar, berarti sudah masuk ranah hukum. Tapi kan ini, begini kalau Disdik, masa 'bapak'nya tega mau nginiin (laporkan-red) 'anak'nya ya walaupun anaknya salah," ungkap Yahtar.

"Lagian juga kalau Disdik gak bisa laporan ke penegak hukum karena berbeda mungkin, palingan juga bisanya lapor ke Inspektorat, tapi sampai sekarang ini lagi kita pelajari dulu," pungkas dia.

Sementara itu, Kepala SMPN 19 Pesawaran Hasanudin sendiri tidak menampik pernah memalsukan tanda tangan ketua komite sekolah.

Ia mengaku telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan ketua komite perihal hal tersebut.

"Ya memang dulu pernah saya bicara dengan ketua komite, dia bilang ke saya buat kerjasama, jadi kalau sewaktu-waktu di saat yang genting diperlukan tanda tangan bisa saya tandatangani," jelas dia.

"Yang pasti seingat saya memang baru satu kali saya tandatangani punya dia, waktu itu penyusunan RKA, sedangkan untuk LPj dana BOS atau lainnya tidak ada yang melibatkan ketua komite," tutupnya.