Dokter Forensik Temukan Tanda-tanda Kekerasan pada Korban Kekerasan di LPKA Tegineneng

Dirreskrimum Polda Kombes Reynold Hutagalung dan Kabid Humas Polda Kombes Zahwani Pandra Arsyad/ Ist
Dirreskrimum Polda Kombes Reynold Hutagalung dan Kabid Humas Polda Kombes Zahwani Pandra Arsyad/ Ist

Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung bersama Tim Forensik RS Bhayangkara melakukan autopsi terhadap jenazah RF (17), yang meninggal dunia diduga akibat kekerasan di LPKA Tegineneng Pesawaran.


Autopsi berlangsung selama 8 jam dimulai sejak pukul 09 00 sampai 17.00 Wib di Tempat Pemakaman Umum di Langkapura Kota Bandar Lampung, Rabu (20/7) disaksikan Dirreskrimum Polda Kombes Reynold Hutagalung dan Kabid Humas Polda Kombes Zahwani Pandra Arsyad.

Kapolda Irjen Akhmad Wiyagus melalui Kabid Humas  menyatakan autopsi untuk melengkapi serangkaian kegiatan, dalam proses penyidikan Tindak Pidana korban Anak, yang saat ini sedang ditangani.

"Ada 10 orang yang mendampingi dari Tim kedokteran forensik RS Bhayangkara, yang turut dilibatkan dalam proses Ekshumasi atau autopsi tersebut," katanya, Rabu (20/7).

Dia melanjutkan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sebanyak 19 orang saksi dan saksi ahli serta telah melakukan pra rekonstruksi di LPKA pesawaran.

Menurut dr Jims Ferdinand Tambunan Sp.F sebagai Ketua Tim Kedokteran Forensik menyampaikan bahwa secara umum ditemukan bekas tanda-tanda kekerasan di beberapa bagian tubuh korban.

Namun tetap menunggu hasil lengkap melalui hasil uji Laboratorium yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik, termasuk dari tim forensik dari kedokteran forensik RS Bhayangkara

"Saat autopsi berlangsung, juga hadir bersama dari UPTD PPA Provinsi Lampung, Penggiat Sosial, dan pihak keluarga RF bersama kuasa Hukum dari LBH Bandarlampung," kata dia.

Pandra menambahkan pihak keluarga telah ikhlas untuk memberikan persetujuan dilakukannya Proses Ekshumasi atau Autopsi terhadap korban ABH RF (17). Tujuan dari autopsi tersebut agar terangnya pembuktian terhadap kasus Tindak Pidana yang terjadi dan adanya kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. 

Proses selanjutnya adalah melakukan gelar perkara oleh Tim Penyidik guna mempersiapkan rencana kegiatan penyidikan selanjutnya.

Diharapkan semua rangkaian giat penyidikan ini dapat memenuhi alat bukti dan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan dalam UU No 35/2014 tentang perubahan UU No 23/2002 tentang perlindungan anak dan UU No 17/2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1/2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi UU di mana ancaman hukum lebih dari 5 tahun.

"Kanwil Kumham Lampung maupun pihak dari LPKA Pesawaran sangat mendukung dengan adanya proses penyidikan ini, dan membuka akses seluas-luasnya," tambah Pandra.