DPRD Dorong Pemkot Bandar Lampung Tutup Outlet Jual Miras Tanpa Izin

Sudibyo Putra/ RMOLNetwork
Sudibyo Putra/ RMOLNetwork

DPRD Kota Bandar Lampung mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk bertindak tegas dengan menutup  outlet yang tidak mengantongi perizinan untuk menjual minuman beralkohol atau minuman keras (miras).


Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Sudibyo Putra mengatakan miras hanya bisa diperjualbelikan di bar dan perhotelan yang telah mengantongi perizinan. Di luar ketentuan maka menjual miras merupakan tindakan ilegal.

"Seperti halnya Kafe Tokyo Space yang tidak memiliki izin menjual minuman keras, hanya miliki izin kafe, maka akhirnya ditutup," kata Sudibyo Putra kepada Kantor Berita RMOLLampung, Senin (4/7). 

Menurut politisi Nasdem ini, berdasarkan Perwali Bandar Lampung soal penjualan miras diperbolehkan pada outlet tertentu. Misalnya, kafe dengan ketentuan seperti harus memiliki bar. 

"Kalau kafe mau menjual miras harus memiliki bar. Jika tidak ya harus dihentikan bahkan bisa ditutup kafenya," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bandar Lampung, Muhtadi menjelaskan, sebelum membuka usaha hiburan dan menjual miras, pengusaha hiburan harus mengurus perizinan.

"Sebelum Sistem OSS izin untuk kegiatan dimaksud masuk kategori kegiatan kepariwisataan dengan izinnya adalah Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan (TDUP)," jelas Muhtadi, Rabu (29/6).

Sedangkan pasca UUCK (Undang-undang Cipta Kerja) maka semua perizinan sudah berbasis resiko berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) dengan kode angka tertentu.

Seperti Restoran 56101, Bar 56301, pedagang eceran minuman beralkohol 47221. "Jika masa berlaku TDUP belum habis maka masih bisa dipakai. Tapi jika sudah habis maka harus menggunakan sistem OSS," kata Muhtadi.

Mengenai perizinan penjualan miras, Muhtadi mengakui belum ada regulasi daerah baik perda ataupun perwali yang menjadi rujukannya.

Sehingga lanjut Muhtadi, perizinan itu mengacu Permendag dengan tetap harus mendapatkan rekomendasi dari sejumlah instansi daerah.

"Soal pengawasan terhadap perizinan dan operasional tempat hiburan, pemkot punya tim gabungan. Termasuk penindakan terhadap pelanggaran," tutup Muhtadi.