DPRD Lampura Tiadakan Pandum Fraksi, Langsung Laporan Panja LPj APBD

Wabup Lampura Ardian Saputra usai paripurna/ Efriantoni
Wabup Lampura Ardian Saputra usai paripurna/ Efriantoni

Wakil Bupati Lampung Utara (Lampura) Ardian Saputra menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 kepada legislatif di ruang sidang paripurna, Kamis (21/7).


Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Romli itu dihadiri oleh 24 anggota DPRD lainnya. Penyampaian LPj ini merupakan kewajiban rutin tiap tahunnya.

"Dasar penyampaian laporan ini adalah Undang - Undang Nomor 23/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022," jelas wabup.

Ardian mengatakan, pendapatan daerah dalam APBD tahun 2021 sedikit melencen‎g dari target. Dari sekitar Rp1,7 triliun yang ditarget, yang terealisasi sekitar Rp1,6 triliun atau 93 persen. Pendapatan daerah itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, lain - lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah itu sendiri berisikan PAD. PAD itu terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain - lain PAD yang sah. Secara umum, target PAD yang terealisasi hanya sekitar Rp104 miliar dari total target Rp117 miliar.

Sementara untuk pendapatan transfer sendiri nasibnya kurang lebih sama. Dari total target Rp1.496.000.669.462.yang terealisasi hanya sebesar Rp1.421.645.267.970. Pendapatan transfer ini terdiri dari transfer pemerintah pusat - dana perimbangan yang awalnya ditargetkan sebesar Rp1,1 triliun‎, namun yang terealisasi hanya Rp1,09 triliun.

"Lain - lain pendapatan daerah yang sah yang terealisasi hanya Rp75 miliar dari Rp94 miliar yang ditargetkan," kata dia.

Adapun belanja daerah yang diatur dalam APBD‎ mencapai Rp1,8 triliun. Namun, yang terealisasi hanya sebesar Rp1,6 triliun. Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa menjadi dua belanja yang paling menyedot anggaran. Totalnya mencapai Rp1,2 triliun. Rinciannya, Rp799 miliar untuk belanja pegawai, dan Rp435 miliar untuk belanja barang dan jasa.

"Inilah gambaran umum tentang pelaksanaan APBD tahun 2021. Kami sadar masih terdapat hal - hal yang perlu disempurnakan di masa mendatang," terangnya.

Ketua DPRD Romli mengatakan, sidang akan langsung dilanjutkan dengan agenda laporan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) dalam waktu dekat. Itu dikarenakan a‎genda pemandangan umum (Pandum) fraksi dan jawaban bupati atas pandum itu ditiadakan.

"Agenda itu ditiadakan karena seluruh fraksi sepakat untuk tidak menyampaikan pemandangan umumnya. Merek‎a akan langsung membahasnya secara detil dalam rapat panitia kerja mendatang," jelas dia.