DPRD Minta Pemkot Bandar Lampung Rapel Gaji PPPK Guru

Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung, Sidik Effendi/ Tuti
Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung, Sidik Effendi/ Tuti

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk merapel gaji PPPK guru. Pasalnya PPPK guru baru menerima gaji pada November mendatang, sementara kontrak kerja terhitung Maret 2022. 


"Kita sudah meminta itu, namun Pemkot Bandar Lampung hanya sanggup untuk membayar gaji dua bulan di tahun 2022 yakni November dan Desember," kata Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung, Sidik Effendi, Selasa (26/7). 

Menurutnya, permasalah gaji PPPK hampir terjadi disemua daerah karena awalnya anggaran PPPK ditanggung pusat, namun sekarang dibebankan ke daerah masing-masing. 

"Ini menjadi masalah kita karena jumlahnya PPPK cukup besar, dan APBD telah diketuk 2021 jadi alokasi untuk ini tidak ada. Baru akan dialokasikan pada APBD perubahan nanti," ujarnya. 

Lanjutnya, Pemkot Bandar Lampung juga mengaku akan mendiskusikan permasalahan PPPK ini dalam pertemuan Apeksi. Sehingga diharapkan ada solusi dari kepala daerah lainnya. 

"Masuk salah satu bahasan di Apeksi karena jumlah PPPK ini mencapai 1166 orang, jadi cukup banyak anggarannya," jelasnya. 

Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung telah menyerahkan petikan keputusan wali kota kepada 1166 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Aula Semergou, Selasa (27/7).

Walaupun telah menerima petikan keputusan, surat perintah menjalankan tugas (SPMT) belum dibagikan. Pembayaran gaji juga direncanakan akan dibayarkan November mendatang.