Dua Hakim di Lampung Disanksi Nonpalu dan Mutasi Akibat Suap

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Dua hakim di Lampung dijatuhi sanksi nonpalu oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Ruang Sidang E201, Gedung MA, Jakarta, Rabu (13/10) lalu. 


Dalam keterangan tertulisnya, MKH merilis bahwa hakim JW dan MJP dijatuhi sanksi nonpalu dengan dasar dugaan menerima suap terkait kasus yang sedang ditangani di Pengadilan Negeri Menggala. 

Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Keputusan Bersama MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/lV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim angka 1 butir 1.1.(2); angka 2 butir 2.1.(1); angka 2 butir 2.2.(1) jo Pasal 5 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan pasal 6 ayat (3) huruf a jo Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/lX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH. 

Sebelumnya, KY merekomendasikan pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

"Menjatuhkan sanksi kepada para terlapor dengan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama dua tahun, tanpa dibayar tunjangan jabatan, dan dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara," ucap M. Taufiq HZ saat membacakan putusan.

Kedua hakim itu terbukti bertemu dengan pihak yang berperkara, meminta tiga ponsel, meminta sejumlah uang dan terjadi tawar menawar dengan pihak berperkara. 

Namun, para terlapor tidak terbukti menerima ponsel dan sejumlah uang yang dimaksud. Dalam perkembangannya, para terlapor dinyatakan tidak tahu terkait hasil putusan perkara karena ketika memasuki proses pembuktian keduanya telah dimutasi ke pengadilan lain.

Adapun susunan majelis terdiri dari M. Taufiq HZ (KY) sebagai Ketua, Amzulian Rifai (KY), Siti Nurdjanah (KY), Binziad Kadafi (KY), Yodi Martono Wahyunadi (MA), Gazalba Saleh (MA) dan H. Dwi Sugiarto (MA).