Dua Periode, Herman HN Gagal Atasi Banjir Bandarlampung

Wali Kota Herman HN gagal mengatasi banjir di Kota Bandarlampung. Di ujung kepemimpinan dua periodenya, banjir selalu terjadi setelah hujan deras lebih dari satu jam.



Wali Kota Herman HN gagal mengatasi banjir di Kota Bandarlampung. Di ujung kepemimpinan dua periodenya, banjir selalu terjadi setelah hujan deras lebih dari satu jam.


Terakhir, Jumat malam lalu (12/6), banjir cukup parah terjadi di beberapa kawasan permukiman warga dan jalan-jalan utama Kota Bandarlampung.


Di Kecamatan Kedamain, RT 03, LK 02, Kelurahan Kalibalok, Kecamatan Kedaiaman, tiga puluhan rumah warga tergenang air.


Menurit awra


Hal senada disampaikan Widia, salah satu warga setempat yang rumahnya kebanjiran. Widia juga mengatakan, banjir kali ini terparah.


"Dulu sebelum lebaran juga sempat banjir. Tapi tidak sampai seperti ini. Kalau ini di dalam rumah saya sudah sampai seketiak," ungkapnya.


Widia dan suaminya pun bergegas mengungsikan barang berharga miliknya ke tempat yang lebih tinggi, sejak dini hari. Sebab dia telah memprediksikan bahwa banjir kali ini cukup parah.


"Harapannya barang-barang di dalam terselamatkan. Sebab kami juga belum bisa masuk lagi ke rumah," jelasnya.


Pantauan harianmomentum.com, yang mengalami banjir terparah adalah rumah warga yang paling berdekatan dengan kali. Bahkan tinggi banjirnya diperkirakan hampir dua meter.


Walau banjir, namun masih banyak warga yang bertahan di rumah masing-masing. Menunggu hingga air mulai surut.(**)


--


Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung serius tuntaskan masalah banjir.
"Kami berharap wali kota serius tuntaskan masalah banjir, mengingat permasalahan banjir ini sudah terjadi berulang-ulang. Apalagi saat kondisi Pandemi Covid-19 ini kita berharap tidak semakin membebani masyarakat dengan musibah banjir,ÔÇØ kata dia, Minggu, 14 Juni 2020.


Ia juga mengingatkan kepada Wali Kota Bandar Lampung Herman HN untuk melakukan kajian secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Sehingga mendapatkan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan banjir dari hulu sampai ke hilir.
.
Selain itu, proses monitoring secara berkala dalam proses pengelolaan daerah aliran  (DAS) sungai dapat dilakukan melalui upaya preventif yang melibatkan masyarakat.


"Wali kota harus bisa mengontrol kerja-kerja dari seluruh tim kerjanya. Dapat melibatkan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan DPMPTSP terkait proses pemberian izin yang ketat agar tidak ada pembiaran usaha yang berpotens atau diduga mengganggu aliran sungai,ÔÇØ tegas Nur.


Pihaknya juga menerima laporan terkait banjir, akan tetapi Walikota ditekankan dapat kooperatif dalam menjalankan upayanya, tidak hanya yang dilaporkan ke Ombudsman saja, tetapi seluruh titik yang terkena banjir, terutama daerah terdampak banjir yang diduga dikarenakan salah sistem tata ruang.


Garis Sempada Sungai (GSS) juga harus diperhatikan sesuai ketentuan. Hal ini harus menjadi atensi Walikota Bandar Lampung diakhir masa jabatannya.


Ombudsman berharap atensi Walikota Bandar Lampung terhadap permasalahan banjir ini juga serius, sama seriusnya seperti semangat membangun banyak flyover di Bandar Lampung. Misal jika hasil kajian saat ini diperlukan normalisasi sungai, maka harus dilakukan meski harus menggunakan anggaran yang tidak sedikit atau jika perlu berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Selama itu memiliki manfaat jangka panjang maka bisa diprioritaskan.


"Kami berharap Pak Walikota juga memprioritaskan permasalahan banjir ini dengan dukungan anggaran yang memadai dan memastikan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu, sehingga diakhir masa jabatan beliau masyarakat Bandar Lampung merasakan manfaatnya dari kinerja beliau,ÔÇØ tutupnya.