Dugaan Penyimpangan Dana di Abung Tengah akan Ditangani Pidsus Kejari

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampura, I Kadek Dwi Ariatmaja/ Efriantoni
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampura, I Kadek Dwi Ariatmaja/ Efriantoni

Kasus dugaan penyimpangan dana simpan pinjam Abung Tengah akan segera diambil alih pihak Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lampung Utara. Pelimpahan kasus ini dikarenakan pihak Seksi Intelijen menemukan indikasi kuat adanya kerugian negara dalam pengelolaan dana tersebut.


"Sebenarnya pelimpahannya akan dilakukan hari ini, tapi karena pak Kasi Pidsusnya lagi ada keperluan yang tak bisa ditinggalkan maka terpaksa baru dapat dilakukan besok," ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampura, I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (17/5).

Ia mengatakan, pelimpahan kasus ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi kerugian negara yang mereka temukan setelah menyelidiki persoalan tersebut. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,3 miliar. Program simpan pinjam perempuan ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Usaha Bersama antardesa (Bumades) ABT Holding Company Abung Tengah. 

"Sumber dana dari program ini adalah dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dengan total Rp1,3 miliar lebih," ujarnya. 

Tak kurang dari delapan belas orang yang telah mereka periksa saat menyelidiki persoalan ini. Kedelapan belas orang itu di antaranya Badan Koordinasi antardesa‎ (BKAD), UPK, camat, dan sejumlah nasabah. Permasalahan dalam pengelolaan dana tersebut mulai terjadi sejak tahun 2019 silam‎.

"Persoalan ini terjadi semasa kepengurusan UPK tahun 2019," jelas dia.

Kasus dugaan penyimpangan dana eks PNPM Abung Tengah ini sendiri mulai ditangani‎ Kejari Lampura sejak awal April lalu. Penanganan kasus ini dimulai setelah mereka menerima pelimpahan persoalan tersebut dari Inspektorat Lampung Utara.

Pelimpahan kasus ini dikarenakan pihak Inspektorat Lampura menemukan adanya indikasi penyimpangan terhadap dana tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan fakta jika Unit Pelaksana Kegiatan PNPM Abung Tengah periode 2019 - 2021 ternyata belum berbadan hukum.