Rencana penghapusan objek bebas pajak oleh Kementerian Keuangan bukan hanya terhadap barang sembako dan jasa pendidikan atau sekolah. Tetapi juga pada jasa pelayanan kesehatan.
- Negara Seharusnya Prihatin, Pengangguran Sudah 30 Juta Saat Ini
- Tim Pembela Ulama Gugat Jokowi Dan DPR Ke PN Jakarta Pusat
- Gaduh, Jokowi Ajak Pesan Babi Panggang Rayakan Lebaran
Baca Juga
Dalam draf revisi kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, di Pasal 4A ayat (3) poin A tentang jasa pelayanan kesehatan medis dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN).
Artinya, jasa pelayanan kesehatan medis nantinya bakal dikenakan tarif PPN yang akan ditentukan dan diputuskan Kemenkeu di dalam UU baru.
Jika merujuk pada UU 49/2009 tentang jasa pelayanan medis, terdapat delapan jenis jasa pelayanan medis.
Berikut ini daftar kedelapan pelayanan jasa kesehatan medis yang dimaksud:
1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
2. Jasa dokter hewan
3. Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
4. jasa kebidanan dan dukun bayi
5. jasa paramedis dan perawat
6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
7. jasa psikolog dan psikiater
8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- Gebrak: Pemerintah Gagal Lindungi Rakyat Dan Buruh Selama Covid-19
- Hari Buruh, Puan Pastikan DPR Serap Aspirasi Pekerja
- Hilmar Mengaku Alpa Atas Hilangnya KH Hasyim Dalam Kamus Sejarah
