E-Voting Pemilu 2024

ANTONIYUS, S.IP.,M.IP.
ANTONIYUS, S.IP.,M.IP.

SAAT ini, diskusi internal penyelenggara pemilu dan pemilihan, khususnya KPU dan Bawaslu, mulai terbangun skema dan kesiapan. Tentang, dimulainya perubahan dari sistem perhitungan rekapitulasi manual berjenjang menuju penerapan sistem rekapitulasi elektronik, lebih familiar dikenal dengan sebutan Sirekap (sistem informasi rekapitulasi). 

Dari manual ke sistem elektronik itu, sudah dilakukan pada Pilkada serentak 2020 lalu. Apakah bakal mampu dilakukan kembali pada pemilu ke depan? Sampai ke pertanyaan lanjutan, mampukan menggelar pemilihan dengan sistem e-voting? Memilih secara online?

Pertanyaan sederhana yang mestinya harus dijawab. Pasti mampu. 

Namun demikian, dibutuhkan beberapa prasyarat agar penyelenggara pemilu dan semua stake holder terkait pemilihan, bersepakat untuk menjaga amanat dan mampu mengamankan suara rakyat. Selain itu, penyelenggara juga harus dipercaya oleh masyarakat sebagai penjaga kedaulatan. 

Kepercayaan ini yang seharusnya mulai diukur dan diperjuangkan. Tentu saja, kepercayaan butuh komitmen dan integritas. Juga rekam jejak yang memang, terpuji. Logika yang terbangun jika sudah "dipercaya", sistem perhitungan dari manual ke digital sebenarnya bisa dibilang sangat sederhana. Seperti halnya, lebih percaya mana, berhitung dengan jari dibanding dengan berhitung menggunakan kalkulator? 

Akan tetapi, terlalu menyederhanakan persoalan tentu saja tidak relevan. Kurang tepat jika proses pemilu yang melibatkan banyak personal dan mekanisme pemilihan negara seluas Indonesia, kemudian terkesan "terlalu" disederhanakan, meski tidak tepat juga, jika dibilang terlalu rumit. Sebab, sekarang era keterbukaan informasi dan perkembangan tekhnologi digital yang sudah merambah ke hampir seluruh penjuru tanah air.

Transformasi dari manual berjenjang ke sistem digital, output dan sasaran utamanya adalah agar hasil pemilu bisa transparan, jujur, serta akuntabel dalam penghitungannya.

Pada momentum Focus Group Discusion (FGD) Sharing Of Experience Penggunaan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020, saya menyampaikan beberapa catatan dan pengalaman terkait bahan mitigasi untuk perbaikan dan perencanaan Sirekap yang lebih baik. Antara lain, penggunaan Aplikasi Sirekap, sebenarnya tidak terlalu membutuhkan energi yang besar untuk memahami fitur atau menu yang ada di Aplikasi. 

Dalam pelaksanaannya, tantangan dan fakta yang terjadi di lapangan khususnya di Pilkada Pesisir Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Lampung Selatan, khususnya di Pulau Sebesi, Pulau Legundi, dan Pulau Pisang, masih ada beberapa lokus yang lemah jaringan internet, juga perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kepanitiaan di TPS, sehingga banyak terjadi gagal instal.

Pada daerah semacam itu, mekanisme offline adalah pilihan bijak, meski tak menutup kemungkinan, seiring perkembangan dan kemajuan industri telekomunikasi, ada yang secara cepat ponsel yang bisa terkoneksi internet. Kunci utamanya adalah komitmen dan kemampuan menjaga kepercayaan rakyat.

Kepercayaan Publik

Adalah Peneliti Senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro yang pernah mengingatkan bahwa seluruh personal di semua jenjang penyelenggara, mesti terus senantiasa menjaga kepercayaan publik untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan dengan baik. 

Bukan sebuah langkah bijak jika lembaga negara yang menjaga stabilitas dan berjalannya demokrasi, sibuk membuat skema ujicoba dan atau eksperimen tanpa pertimbangan yang matang di tengah kondisi negara yang sedang rentan akibat pandemi. Namun demikian, Pilkada serentak pada 2020 lalu dimana aplikasi Sirekap mulai diterapkan, dapat dibilang sukses dihelat dan telah menghasilkan pemerintahan di level daerah, nyaris tanpa gejolak. Kalau pun ada, masih dalam batas toleransi dari konsekwensi logis kontestasi yang melibatkan peserta pemilihan dengan putusan, ada yang menang dan ada yang kalah.

Di sini, ranah edukasi pada masyarakat untuk terus merawat kepercayaan pada integritas penyelenggara, butuh dipertahankan. Bahwa lahirnya pemilih cerdas yang mesti terus diwujudkan, akan tetapi perkembangan zaman dan meningkatnya kemajuan tekhnologi butuh penerapan sepanjang tanpa menciderai konstitusi. 

Analogi perpindahan dari sistem hitung manual ke digital, sama dengan dari berhitung pakai jari diganti dengan kalkulator, sebenarnya tak perlu direspon berlebihan sepanjang kepercayaan publik sudah terbangun.

Pemilu 2024 pemakaian Sirekap, mungkin masih ideal, namun jika langsung diterapkan e-voting, dengan waktu kurang lebih dua setengah tahun, terkesan ada problem serius. Yaitu, tergesa-gesa. Semua yang dilakukan secara tergopoh-gopoh, bakal sedikit banyak menggerus kepercayaan publik. 

Era Post-truth

Bangsa kita sedang mengalami ledakan dahsyat terkait penggunaan tekhnologi khususnya media sosial. Sehingga kontestasi seperti Pilpres, fenomena hoax tidak dapat dielakkan. Banjir hoax harus diakui, telah melemahkan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dan melakukan pengecekan ulang atas fakta dan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Hoax, kita ketahui, jadi bagian dari munculnya post-truth yang berusaha untuk memuaskan apa yang diyakini oleh masyarakat. 

Post-truth menurut J.A. Liorente adalah iklim sosial politik dimana objektivitas dan rasionalitas membiarkan emosi memihak pada keyakinan meski fakta memperlihatkan hal yang berbeda. Dalam era post-truth, keyakinan pribadi memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding logika dan fakta. Post-truth berkembang pesat di masyarakat informasi yang mengalami ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap politik. Apa yang terjadi dalam post-truth adalah relativitas kebenaran dengan objektivitas data, dramatisasi pesan jauh lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. 

Pada posisi ini, penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu, pasti bakal menjadi titik serang. Sementara, era post-truth, berlaku hukum jika narasi selalu mengalami kemenangan mutlak terhadap data atas fakta yang ada.

Di sini, peran terus ikut mendorong lahirnya pemilih cerdas sangat penting dilakukan. Sebab, pada era post-truth sangat dibutuhkan kemampuan memeriksa fakta yang sebenarnya atau fact-checking. 

Banyak kalangan, sekarang kita sudah masuk era post-truth sebab ada kecenderungan terbangunnya masyarakat informis yang jadi ciri khasnya. Masyarakat yang haus informasi, jadi sasaran utama post-truth karena berharap ada passion. Yang menurut David Hum, preferensi mendahului pikiran (reasoning). Dengan demikian, kebohongan menjadi memikat karena si pembohong menggunakan logika terhadap yang dibohongi.

Itulah kenapa, ada beragam hoax yang menyudutkan penyelenggara seolah sengaja diproduksi dan diedarkan melalui media sosial. Penyelenggara pemilu, tentu tak akan mengambil skenaria dan resiko jadi pusat serangan hoax.

Salahsatu caranya, tentu tidak tergesa-gesa membuat mekanisme terapan seperti halnya, e-voting. Harus ada kajian intensif dan komprehenshif, sebelum keputusan dibuat. Dengan kata lain, jika Sirekap kita sudah siap dan terbukti ideal, baru e-voting masuk tahapan uji coba. Dan tentu saja, e-voting pada 2024 masih sulit digelar serentak di tanah air. Kecuali, ada mekanisme yang membedakan sistem pemilihan di perkotaan dan daerah pedalaman atau kepulauan. 

Jauh lebih penting bagi internal KPU sekarang, berpikir dan bertindak untuk terus menjaga integritas dan membangun kepercayaan publik dibanding terus berdebat, siap atau tidak menerapkan e-voting pada pemilu 2024.

Penulis adalah Anggota KPU Provinsi Lampung