Efek Holywings Bergulir, MUI Juga Desak Pemkot Tutup Outlet Miras Tanpa OSS

Lambang MUI/ Net
Lambang MUI/ Net

Efek penutupan 12 tempat hiburan Holywings di Jakarta karena tidak punya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) untuk menjual minuman beralkohol atau minuman keras (miras) terus bergulir. 


Pemkot Bandar Lampung kembali didesak agar bertindak tegas dengan menutup tempat hiburan dan outlet yang tidak punya perizinan OSS menjual miras. 

Sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Sudibyo Putra dan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Unila Yusdianto, dengan tegas mendesak pemkot melakukan penutupan itu. Kali ini, suara sependapat keluar dari Ketua MUI Bandar Lampung, Amiruddin. 

Menurut dia, perizinan OSS sangat dipenting diberlakukan sebagai upaya membatasi peredaran miras hanya pada tempat-tempat tertentu.

 Sehingga, tidak pada sembarang tempat bisa dengan gampang melakukan jual-beli barang yang dalam hukum Islam jelas haram hukumnya.

"Dalam Islam jelas miras haram. Untuk mengendalikan peredaran miras, maka wajib memenuhi aturan yang berlaku. Yakni hanya pada tempat-tempat tertentu yang dibolehkan. Nah, jika tempat yang dibolehkan saja tidak punya perizinan terbaru yang diberlakukan, maka kita sepakat ditutup saja," ujar Amiruddin kepada RMOLLampung, Senin (11/7).

Sebelumnya, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Unila, Dr. Yusdianto, outlet yang menjual miras harus mengikuti regulasi yang berlaku saat ini.

"Tidak boleh, penjualan miras diperkenankan bila mengikuti perizinan yang diterapkan melalui OSS," tegas Yusdianto, kepada RMOLLampung, Jumat (8/7).

Dengan demikian, jika outlet tanpa perizinan OSS masih nekat menjual miras, maka sudah seharusnya Pemkot Bandar Lampung mengambil tindakan tegas. Yakni, penutupan outlet tersebut.

"Bila tidak mengikuti aturan sebagaimana yang diwajibkan, kita menyarankan kepada wali kota untuk menutup outlet itu," kata Yusdianto.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Sudibyo Putra mengatakan miras hanya bisa diperjualbelikan di bar dan perhotelan yang telah mengantongi perizinan. Di luar ketentuan maka menjual miras merupakan tindakan ilegal.

"Seperti halnya Kafe Tokyo Space yang tidak memiliki izin menjual minuman keras, hanya miliki izin kafe, maka akhirnya ditutup," kata Sudibyo Putra, Senin (4/7). 

Menurut politisi Nasdem ini, berdasarkan Perwali Bandar Lampung soal penjualan miras diperbolehkan pada outlet tertentu. Misalnya, kafe dengan ketentuan seperti harus memiliki bar. 

"Kalau kafe mau menjual miras harus memiliki bar. Jika tidak ya harus dihentikan bahkan bisa ditutup kafenya," ujarnya.