Efek Holywings Sampai Bandar Lampung, Diduga Seluruh Outlet Peredaran Miras Tidak Berizin KBLI

Ilustrasi miras/ Net
Ilustrasi miras/ Net

Ketegasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin operasional dan menutup 12 tempat hiburan Holywings, sejatinya patut menjadi contoh kepala daerah lain. Termasuk Kota Bandar Lampung.


Sejumlah tempat hiburan bertebaran di kota ini. Mulai di hotel berbintang hingga warung remang-remang. 

Tak pandang tempatnya, minuman beralkohol atau minuman keras (miras) menjadi suguhan khasnya. Maka tempat hiburan itupun sekaligus menjadi outlet peredaran miras.

Tempat-tempat hiburan itu tentu butuh perizinan untuk bisa beroperasi dan menjajakan miras. Tapi, apakah semua mengantongi perizinan, dan apakah kegiatan usahanya sesuai perizinan?

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Bandar Lampung, Muhtadi menjelaskan, sebelum membuka usaha hiburan dan menjual miras, pengusaha hiburan harus mengurus perizinan.

"Sebelum Sistem OSS izin untuk kegiatan dimaksud masuk kategori kegiatan kepariwisataan dengan izinnya adalah Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan (TDUP)," jelas Muhtadi, Rabu (29/6).

Sedangkan pasca UUCK (Undang-undang Cipta Kerja) maka semua perizinan sudah berbasis resiko berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) dengan kode angka tertentu.

Seperti Restoran 56101, Bar 56301, pedagang eceran minuman beralkohol 47221.

"Jika masa berlaku TDUP belum habis maka masih bisa dipakai. Tapi jika sudah habis maka harus menggunakan sistem OSS," kata Muhtadi.

Mengenai perizinan penjualan miras, Muhtadi mengakui belum ada regulasi daerah baik perda ataupun perwali yang menjadi rujukannya.

Sehingga lanjut Muhtadi, perizinan itu mengacu Permendag dengan tetap harus mendapatkan rekomendasi dari sejumlah instansi daerah.

"Soal pengawasan terhadap perizinan dan operasional tempat hiburan, pemkot punya tim gabungan. Termasuk penindakan terhadap pelanggaran," tutup Muhtadi.

Sementara, menurut Pemerhati Hukum, Rudi Antoni, regulasi tidaklah berlaku surut. Artinya, ketika diterbitkan aturan maka sudah seharusnya mengikutinya.

"Sebab regulasi yang baru telah mengakomodir dan mengkaver persoalan yang belum terjawab pada regulasi sebelumnya," kata Acil, sapaannya.

Dengan demikian, maka seharusnya pula pengusaha tempat hiburan termasuk outlet penjualan miras mengurus untuk memilik perizinan secara sistem OSS. Bukan lagi berlindung pada TDUP.

"Di sini pentingnya peran satker terkait untuk mengawasi perizinan itu sudah sistem OSS atau belum. Apalagi tempat hiburan dan penjualan miras sangat sensitif, jadi perizinannya harus jelas dan mengikuti regulasi terbaru," ujar Acil.