Ekonomi Membaik, Menko Airlangga: Penanganan Pandemi Sudah Sesuai Jalur

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Dok

Sejumlah sektor ekonomi mulai pulih. Secara spasial, perekonomian Indonesia terus membaik. Wilayah Sulawesi, Maluku serta Papua telah mengalami pertumbuhan ekonomi positif.


Pemerintah meyakini berbagai upaya penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah berjalan sesuai jalur alias on the track. Tanda pemulihan terlihat dari pertumbuhan terus yang membaik.

Tanda perrbaikan itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang semula mengalami kontraksi 5,32%, pada kuartal II-2020 menjadi minus 2,07%. Pemerintah optimis dengan proyeksi, ekonomi akan tumbuh sekitar 4,5% sampai dengan 5,3% pada tahun ini.

“Pertumbuhan yang membaik dilatarbelakangi oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dan percepatan vaksinasi serta penerapan UU Cipta Kerja,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berbicara dalam acara Visitasi Kerangka Manajemen Publik Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIX Tahun 2021 di Jakarta, Senin (19/4), Airlangga menjelaskan, perbaikan juga terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang terus menunjukkan sinyal positif dan perlahan menunjukkan tren pemulihan ekonomi dan membentuk kurva V.

Ia menyebutkan, sektor yang mulai pulih dan berkontribusi besar terhadap PDB antara lain industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Sedangkan sektor yang masih mampu bertahan dan tumbuh positif adalah infokom, kesehatan, pertanian, dan  pendidikan.

“Secara spasial, perekonomian Indonesia juga terus membaik. Wilayah Sulawesi, Maluku serta Papua merupakan daerah yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi positif didorong oleh peningkatan harga komoditas,” ujar Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menambahkan, saat ini pemerintah sedang mendorong akselerasi digitalisasi transaksi daerah melalui satuan tugas yang beranggotakan delapan kementerian dan lembaga.

Tujuannya, adalah mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan di tingkat daerah.

Airlangga menegaskan, seluruh upaya pemerintah termasuk dalam mengimplementasikan Program ETPD membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak lintas instansi agar efektivitasnya dirasakan oleh masyarakat.

“Ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program ini,” tandas Airlangga.