Eks BPA Bumiputera Nurhasanah dan Khoirul Huda Gugat OJK

Eks Ketua BPA AJJB 1912 Nurhasanah/ Ist
Eks Ketua BPA AJJB 1912 Nurhasanah/ Ist

Eks Ketua Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (BPA AJBB) 1912 Nurhasanah menggugat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Pengadilan Jakarta Pusat. 


Selain Nurhasanah, Anggota BPA AJBB Khoirul Huda juga ikut menggugat OJK sebagai penggugat 2. Perkara dengan 575/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst didaftarkan Kamis, 23 September 2021.

Berdasarkan situs sipp.pn-jakartapusat.go.id yang diakses Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (29/9), gugatan ini akan disidangkan Kami, 7 Oktober 2021.

Ada tiga petitum atau kesimpulan tuntutan yang diajukan Nurhasanah dan Khoirul Huda sebagai penggugat, yakni meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Kemudian, menyatakan status dan kedudukan Para Penggugat Sah secara hukum sebagai Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera sesuai dengan Anggaran Dasar AJB Bumiputera. 

Selanjutnya, menyatakan secara hukum Tergugat (OJK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Para Penggugat;

Diketahui, OJK pernah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Direksi Bumiputera, 17 Juni 2021. Rekomendasi tersebut berisi; 

Pertama, Zainal Abidin dan Erwin Situmorang dilarang bertindak sebagai Plt. Direksi. 

Kedua, Direksi wajib membatalkan surat penunjukan dan wajib mengakhiri masa jabatan chief, yaitu SG. Subagyo dan Agus Sigit.

Ketiga, Nurhasanah wajib menghentikan segala tindakan mengatasnamakan sebagai komisaris utama maupun ketua BPA, termasuk tidak dapat mengikuti rapat direksi dan komisaris, rapat komisaris, sidang BPA. Dia juga dilarang menandatangani dokumen yang mengatasnamakan komisaris dan ketua BPA, serta dilarang memutuskan kebijakan strategis di perusahaan

Keempat, Nurhasanah dan Khoirul Huda dilarang untuk bertindak sebagai ketua/anggota BPA.

Sementara itu, sidang BPA pada 29 Juni 2021 menunjukkan beberapa poin yang tidak sesuai dengan rekomendasi OJK terhadap Direksi Bumiputera. 

Misalnya, sidang itu hanya dihadiri oleh dua orang, yakni Nurhasanah dan Khoirul, yang keduanya mendapatkan pelarangan dari OJK. Namun, sidang tersebut kuorum sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bumiputera. 

Dalam Pasal 18 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar Bumiputera, penyelenggaraan SLB BPA dan pengambilan keputusannya sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota.

Pasalnya, hanya ada tiga anggota BPA yang aktif saat ini, yakni Nurhasanah, Khoirul, dan Ibnu Hajar yang mewakili Daerah Pemilihan I (Sumatra bagian Utara dan Aceh).

Setelah terbitnya surat dari direksi, Dewan Komisaris Bumiputera pun mengeluarkan surat nomor 41/Dekom/VII/2021 15 Juli 2021. Surat itu bertajuk Penyampaian Risalah Sidang Luar Biasa BPA Tanggal 29 Juni 2021.

Surat tersebut berisi tiga poin hasil sidang BPA, yakni pemecatan Dena Chaerudin, penunjukkan Nadrah Izahari sebagai Notaris, dan penegasan bahwa Dena tidak dapat bertindak sebagai direksi Bumiputera.

Sebelumnya, OJK menetapkan Nurhasanah sebagai tersangka kasus dugaan tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Perintah Tertulis OJK, Maret 2021 lalu.

Nurhasanah kemudian ditetapkan sebagai tahanan kota dan baru ditahan pada 29 Juni 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Bareskrim.

Saat ini, proses persidangan Nurhasanah di PN Jakarta Selatan masih berjalan. Terakhir, sidang dilaksanakan Senin (27/9) lalu dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari JPU. 

Nurhasanah didakwa menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana Pasal 9 huruf d UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.