Fahri Hamzah dan Anis Matta Sempat Sampaikan ke Jokowi Kualitas Demokrasi Indonesia Turun Drastis

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Kualitas indeks demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengalami penurunan yang cukup signifikan.


Suka atau tidak suka demokrasi saat ini telah menurun lantaran adanya sikap pemerintah yang agresif ketika menghadapi aspirasi masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) mengaku telah bertemu Presiden Joko Widodo di istana negara dan mengatakan bahwa demokrasi dalam kepemimpinannya kedua ini sangat menurun drastis.

"Pernah dalam satu pertemuan, Pak Anis Matta bertemu dengan Presiden, dijelaskan kepada beliau kenapa indeks demokrasi itu jatuh. Habis itu Presiden pidato marah-marah, UU yang melemahkan demokrasi seperti UU ITE yang memang menimbulkan problem, minta segera diidentifikasi," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/1).

Menurutnya, penurunan citra rasa demokrasi di Indonesia, tidak hanya menjadi kegelisahan Presiden Jokowi saja, tetapi juga sudah menjadi kegalauan kolektif seluruh anak bangsa.

"Apa sebenarnya yang terjadi sekarang, kenapa kita sampai pada kesimpulan mengeluhkan sistem demokrasi sekarang. Karena kerja mereka hanya mengexchange kekuasaan. Ide-idenya sudah mulai hilang, hanya gincu dan pelengkap saja," katanya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini memandang para politisi sekarang, sepertinya juga tidak mengerti apa itu demokrasi, meskipun sering berbicara keras, tetapi tidak mengerti apa yang dibicarakannya.

"Makanya anggota DPR dan pimpinan DPR itu dianggap tidak layak masuk kampus, karena dianggap mengancam pejabat kampus yang memiliki sistem proteksi terhadap kebebasan berpikir," ujarnya.

Kualitas demokrasi di Indonesia bertambah menurun, karena ulah dari media mainstrem yang ingin adu cepat dengan sosial media dalam meluruskan kekeliruan percakapan di media sosial.

"Yang terjadi justru makin menimbulkan kontroversial, bukannya meluruskan kekeliruan percakapan," katanya.

Menurut dia, untuk meningkatkan kualitas indeks demokrasi, diperlukan reformasi politik, karena jika berbicara dengan calon presiden yang ditawarkan partai politik yang berkuasa di parlemen sekarang, bukanlah sebagai ide untuk membangun bangsa.

"Berbicara tentang calon presiden, bukan ide lagi yang dijual dan ditawarkan. Tapi saya punya uang dan saya punya bohir, kira-kira begitu sekarang yang terjadi," katanya.

Sehingga menyadarkan semua komponen bangsa terhadap situasi politik sekarang menjadi sangat penting atau urgen. Sebab, kecewaan yang ada bisa menimbulkan akumulasi dan konflik terbuka di masyarakat.

"Matinya hampir 1.000 petugas pemilu pada Pemilu 2019 lalu, menimbulkan kekecewaan yang luar biasa. Kesalahan seperti ini, bisa menjadi konflik terbuka, karena konstitusi tidak mengenal Pemilu yang menyebabkan kematian,” demikian Fahri.