Forum Suara Masyarakat Lampung Sampaikan 8 Tuntutan

Forum Suara Masyarakat Lampung Salat Asar di Tugu Adipura/ RMOLLampung
Forum Suara Masyarakat Lampung Salat Asar di Tugu Adipura/ RMOLLampung

Ratusan massa tergabung Forum Suara Masyarakat Lampung melakukan aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung, Jumat (16/10).


Sebelumnya, Forum Suara Masyarakat Lampung telah menemui pemerintah provinsi dan DPRD Lampung untuk meminta menolak Omnibus Law.

Namun, menurut Imam FPI Lampung, Habib Umar Assegaff pemerintah dan DPRD hanya menyerap aspirasinya bukan berarti turut menolak Omnibus Law.

"Maka kami tetap dengan permintaan kami untuk menghentikan atau mencabut UU Omnibus Law tersebut," kata Habib Umar Assegaff.

Menurutnya, kedepan Forum Suara Masyarakat Lampung akan kembali melakukan aksi untuk menolak Omnibus Law.

"Insyaallah kami akan terus melakukan aksi dan terus menerus melakukan aksi baik di Lampung maupun di Jakarta untuk menolak undang-undang ini atau sejenis," jelasnya.

Berikut tuntutan massa aksi:

  • Mendukung Aksi yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat dalam memperjuangkan penolakan terhadap UU Omnibus Law (Undang Undang Cipta Kerja) yang lebih memihak kepada pengusaha, aseng dan asing.
  • Menolak UU Omnibus Law (UU Cipta Kerja) karena merugikan kaum buruh dan masyarakat kecil karena hanya memihak kepada para cukong atau menguntungkan kaum pemilik modal dan pengusaha tidak dipungkiri kehadiran Undang-Undang Omnibus Law lebih petugas untuk dominasi kepentingan oligarki asing dan tidak memihak kepada tenaga kerja lokal (Buruh).
  • Mendesak Gubernur dan DPRD Lampung untuk menyurati Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.
  • Mendesak Presiden RI untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU Omnibus Law.
  • Menuntut presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan.
  • Mendesak kepada Kekepolisian RI baik Kapolri/Kapolda dan Kapolres hingga Kapolsek segera menghentikan dugaan penyiksaan fisik dan segera membebaskan tanpa syarat adik-adik pelajar, mahasiswa, buruh, aktifis yang tertangkap saat aksi menyampaikan pendapat dimuka umum. 
  • Menuntut Partai-Partai pendukung pengesahan UU OMNIBUS LAW untuk segera Membubarkan diri karena sudah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong dari pada menjadi penyalur aspirasi rakyat. 
  • Meminta Komnas HAM mengusut Pelanggaran Pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan Oknum Aparat kepada peserta massa aksi pelajar, buruh dan masyarakat umum.