Fraksi PKS: Gubernur Harus Adil, Salat Id Dilarang, Kawasan Wisata Dibuka

Ade Utami Ibnu/Faiza Ukhti
Ade Utami Ibnu/Faiza Ukhti

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu mengatakan banyak jamaah masjid geregetan atas kebijakan Gubernur Arinal Djunaidi yang melarang berjamaah Salat Id 1442 H tapi mengizinkan kawasan wisata libur lebaran dibuka.


Menurutnya, Pemprov Lampung dan Gubernur Arinal Djunaidi seharusnya konsisten dan adil. "Kalau ada pembatasan, dibatasi semuanya, kalau dilarang semuanya dilarang," katanya.

Menurut dia, Salat Id 1442 H secara berjamaah bisa dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. ''Intinya konsisten," katanya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (4/5).

Anggota Komisi III Bidang Keuangan DPRD Lampung ini menjelaskan, saat ini Salat Jumat sudah dibolehkan dilakukan di masjid sehingga tak menutup kemungkinan Salat Id bisa dilaksanakan. 

"Dengan catatan dilakukan dengan protokol kesehatan dan di masjid lingkungan masing-masing jangan di lapangan besar, saya rasa itu bisa lebih tertib daripada tempat wisata," kata dia. 

Ade menegaskan agar Pemprov Lampung tegas dan konsisten dalam membuat kebijakan sehingga tidak ada keresahan di masyarakat. 

Sebelumnya, Forum Suara Masyarakat Lampung Peduli Kebenaran mulai mengumpulkan tanda tangan petisi dan rencana class action terhadap keputusan Pemprov Lampung tersebut.

Ustadz Royan, Gunawan Parikhesit, Deru Raja, dan lainnya berharap Gubernur Arinal mencabut surat edaran tertanggal 29 April 2021 yang merujuk kesepakatan Forkopimda tanggal 26 April 2021 soal larangan Salat Id di lapangan dan masjid.