Fraksi PKS: Jangan Jadikan Refocusing Anggaran Alasan Pemkot Gagal WTP

Ketua Fraksi PKS DPRD Bandarlampung Agus Djumadi/ Faiza Ukhti
Ketua Fraksi PKS DPRD Bandarlampung Agus Djumadi/ Faiza Ukhti

Fraksi PKS DPRD Bandarlampung memberikan enam catatan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) dalam rapat paripurna dalam agenda pemandangan fraksi-fraksi di ruang sidang DPRD setempat, Jumat (2/7).


Ketua Fraksi PKS Agus Djumadi mengatakan, Pemkot tahun ini gagal memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Laporan keuangan Pemkot Tahun Anggaran 2020 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal 10 tahun berturut-turut sejak 2009-2019, Bandarlampung selalu meraih WTP. 

"Jangan menjadikan alasan pengalihan program kerja di sejumlah OPD terkait refocusing anggaran penanganan Covid-19 sebagai kambing hitam lepasnya predikat WTP. Karena sejatinya BPK menilai rapinya administrasi keuangan pemerintahan daerah," ujarnya. 

Ia melanjutkan, kondisi APBD sangat memprihatinkan, pendapatan daerah terus merosot akibat pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi nasional. Sementara, di sisi lain banyak kegiatan infrastruktur yang tetap dilaksanakan.

"Efeknya pada tahun 2020 kegiatan OPD yang lain banyak yang tidak terlaksana, hanya 50 sampai 60 persen, bahkan kegiatan rutin tidak terlaksana, tunjangan kegiatan ASN tidak terbayar, pembayaran terhadap pihak rekanan dan kewajiban pembayaran Pemkot banyak yang belum ditunaikan," kata dia. 

Anggota Komisi II ini meminta Walikota Eva Dwiana bisa menentukan mana program pembangunan yang prioritas dan mana yang tidak. Hal ini agar tidak mengganggu kinerja OPD sehingga membuat program kerja tidak tercapai. 

Selain itu, lanjutnya, belanja pengeluaran APBD Bandarlampung belum cukup optimal sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi daerah. Pihaknya, meminta Walikota menjadikan sektor UMKM sebagai  prioritas utama pemulihan ekonomi. 

Kemudian, pihaknya juga menyoroti peranan BUMD yang dikelola Pemkot yang tidak memiliki kontribusi yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka, pemkot masih belum optimal dan kreatif dalam mengelola UMKM khususnya yang ada. 

Selanjutnya, kualitas ASN harus diupgrade untuk menghadapi era 5.0 dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Terakhir, Agus menyoroti penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan terutama dalam pandemi Covid-19. Menurutnya, penggunaan teknologi tak mampu menggantikan peran guru, dosen dan interaksi dalam proses pembelajaran. 

Dia juga berharap, Bandarlampung segera kembali masuk zoba hijau agar proses pembelajaran di sekolah bisa digelar secara tatap muka. Atau jika memungkinkan, lanjutnya, pemkot menerapkan sekolah tatap muka terbatas sebagaimana arahan dari Menteri Pendidikan.