FSML: Jamin Kebutuhan Warga Saat PPKM Dan Jangan Memaksakan Vaksinasi

FSML sampaikan pernyataan sikap terkait PPKM/Ist
FSML sampaikan pernyataan sikap terkait PPKM/Ist

Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) menyampaikan dua pernyataan sikap kepada pemerintah pusat/daerah terkait penerapan PPKM Darurat (Level 4) yang saat ini sedang berjalan di Indonesia.


"Berdasarkan fakta dan informasi. Kami Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) dengan ini menyampaikan dua pernyataan sikap di hadapan masyarakat dan insan media pers," kata Koordinator FSML, KH Edi Azhari di Kantor Dakwah, Gedungmeneng Bandarlampung, Jumat (23/7).

Dua pernyataan sikap yang diajukan oleh FSML, pertama pemerintah harus menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018  tentang Kekarantinaan secara utuh, konsekuen (menerapkan lockdown atau karantina wilayah) baik berkenaan dengan sanksi maupun tanggungjawab.

"Setelah hal itu diterapkan maka kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni menjamin kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena penerapan lockdown (karantina wilayah) atau dengan istilah apapun itu," ujarnya.

Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Satgas Covid-19 tidak boleh  melakukan pemaksaan kepada warga untuk mengikuti vaksinasi. 

Sebab, vaksinasi merupakan hak setiap warga negara namun bukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. 

Undang-undang tersebut berbunyi  bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya (Pasal 5 ayat 3).

Kemudian setiap orang  juga berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap (Pasal 56 ayat 1).  

"Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dengan harapan agar menjadikan perhatian bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait (stake holder)," harapnya.