Gabungan Ormas dan LSM di Tanggamus Gelar Aksi, Ini Tuntutannya

Pertemuan perwakilan aksi dengan Inspektur Tanggamus/ Zairi
Pertemuan perwakilan aksi dengan Inspektur Tanggamus/ Zairi

Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Tanggamus, menggelar aksi damai di Kantor Inspektorat, Senin (24/1).


Disampaikan Erwin, Sekretaris Organisasi Masyarakat Pekat IB, aksi tersebut sebagai upaya menggugah pemerintah dan aparatur pekon di kabupaten tanggamus, khususnya Pekon Kuripan dan Pekon Antarbrak, Kecamatan Limau, untuk mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Bukan malah menjadi pemimpin pekon yang arogan dan semena-mena.

Gabungan aksi tersebut diikuti dari enam Ormas dan LSM diantaranya, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Laskar Merah Putih (LMP) Jaringan Aspirasi Rakyat (Jarak) Persatuan Masyarakat Tanggamus (Pematang) Kader Militan Jokowi (Kamijo).

Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan empat pernyataan sikap yaitu:

1. Merujuk pada Perpres nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Angaran Negara pasal 5. Dana Desa dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu, program perlindungan sosial Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling sedikit 40%. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Angaran penanganan covid-19 sebesar 8% dan lainnya.

2. Meminta kepada pemkab untuk memerintahkan kepala pekon Kuripan untuk merealisasikan kembali BLT DD, kepada masyarakat penerima yang dialihkan ke inprastruktur tanpa disepakati masyarakat.

3. Meminta kepada pemkab untuk memerintahkan kepala pekon Antarbrak untuk merealisasikan kembali BLT DD, kepada masyarakat yang dulu dialihkan.

4. Atas perlakuan sewenang-wenang pamong pekon mengintimidasi masyarakat serta menyalahgunakan wewenang dan jabatan, meminta kepada Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Tanggamus untuk memproses secara hukum kedua kepala pekon tersebut.

Kepada perwakilan aksi, Inspektur Isspektorat Tanggamus, Ernalia mengatakan, progres penanganan kasus tersebut sudah 70% bahkan paling cepat dari penanganan kasus lain, hanya tingal menunggu waktu. 

Kasus tersebut akan mereka selesaikan katanya, inspetorat tidak bermain dalam setiap penanganan kasus. Namun kasus yang mereka tangani sangat banyak mulai dari kasus perceraian dan lain-lain, karenanya dia berharap untuk bersabar kasus itu pasti kami tindaklanjuti, ini hanya masalah waktu saja.

"Saya sampaikan kepada semua pegawai jangan sampai ada yang bermain disetiap penanganan kasus, kalau ketahuan ada yang bermain 1 x 24 jam akan saya keluarkan dari inspektorta," tegasnya.

Setelah dari inspektorat, gabungan ormas dan lembaga swadaya masyarakat tersebut akan melanjutkan aksinya ke kantor bupati.