Gebrak Lampung Aksi Tolak RUU Omnibus Law Cilaka

Gerakan Buruh Bersama Rakyat Lampung (Gebrak Lampung) melakukan unjukrasa Tolak Ruu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di depan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Kamis (20/2).


Koordinator Lapangan, Funky Rulita Sari mengatakan aksi ini adalah bentuk keterpaksaan ketika cara yang telah ditempuh seperti mediasi dan audiensi itu tidak tercapai.

"Kemarin kita sempat ketemu, tapi tidak ada komitmen dari DPRD secara tertulis untuk menolak ini. Padahal RUU ini sangat membahanyakan semua orang. Tidak ada tindak tegas dari DPRD, sehingga melanjutkan demostrasi," jelasnya.

Tambahnya, target kami satu, yaitu DPRD membuat pernyataan sikap bahwa Lampung akan menolak Omnibus Low.

"Itu saja sederhana. Bagitu juga dengan gubernur. Gubernur dengan tegas menolak Omnibus Low, karena untuk mencapai Lampung Berjaya, ya kita harus sejahterakan rakyatnya dulu," kata Funky.

Menurutnya, Ruu Omnibus Law Cilaka ini sangat merugikan buruh. "Karena di dalamnya ada perubahan-perubahan status kerja hingga hak pekerja yang dihapuskan, seperti tidak adanya pengangkatan karyawan tetap di perusahan, upah yang dibayar tidak sesuai UMP, UMK atau upah regional, yaitu upah perjam. Sehingga tidak ada pesangon dan jamianan hari tua ketika buruh berhenti dari pekerjaannya," ujarnya.

Ia juga mengatakan akan kembali menggelar aksi jika tututan belum terpenuhi. "Kita akan demo lagi, kita akan selalu datang lagi jika tuntutan ini belum terpenuhi," jelasnya.

Berikut ini adalah 12 alasan menolak Omnibus Low Cipta Lapangan Kerja (Cilaka):


  1. RUU ini kita tolak karena melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan.
  2. Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional
  3. Satgas Omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus law.
  4. Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang mencederai semangat reformasi
  5. Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.
  6. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.
  7. Percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis (man-madedisaster), dan kerusakan lingkungan
  8. Menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam, dan perluasan kerja kontrak-outsourcing.
  9. Potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja.
    10.Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah.
  10. Memiskinkan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan, gender dan seksual.
  11. Kriminalisasi, represi, dan kekerasan negara terhadap rakyat, sementara negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha.