Gelapkan Gaji Karyawan, Mantan Bendahara BPBD Bandar Lampung Divonis 3 Tahun 

Illustrasi/RMOLLampung
Illustrasi/RMOLLampung

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan vonis penjara tiga tahun terhadap mantan bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, Krissanti, Kamis (20/1).


Krissanti dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menggelapkan kas dan gaji karyawan. 

Majelis Hakim Hendro Wicaksono menyebut Krissanti terbukti melakukan Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta dan subsider 2 bulan serta uang pengganti sebesar Rp173 Juta," katanya dalam persidangan. 

Uang pengganti tersebut harus dibayarkan dengan cara dititipkan melalui Bendahara BPBD Bandar Lampung, untuk dikembalikan kepada para pihak yang berhak. 

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta bendanya bakal disita, jika masih tidak mencukupi, maka akan dipidana penjara selama 1 tahun. 

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dita Adrian yang menuntut Krissanti 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebanyak Rp150 Juta subsidiair 3 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.173 Juta. 

Atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Krissanti, Nopan Sidharta dan JPU Dita Adrian menyatakan pikir-pikir.