Gelar FGD, OJK Lampung akan Rekomendasikan Implementasi Green Economy

FGD OJK Lampung/ Tuti
FGD OJK Lampung/ Tuti

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menggelar FGD dengan tema kesiapan daerah dalam mengimplementasikan green economy dan sustainable finance di Student Center FEB Universitas Lampung, Rabu (23/3). 


Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto mengatakan green economy dan sustainable finance merupakan isu global, dan isu itu juga menjadi konsen OJK. Saat ini, OJK telah telah mempunya roadmap sustainable finance tahap 1 (2015-2019) dan tahap 2 (2021-2025). 

"Tahun ini kita juga sudah menerbitkan taksonomi hijau Indonesia yang diharapkan menjadi salah satu referensi bagi pelaku industri juga pemerintah dalam mendukung pembangunan green economy," kata Bambang Hermanto. 

Menurutnya, dengan digelarnya FDG dapat membangun kepedulian para pelaku pengambilan kebijakan, para pelaku industri, akademisi serta masyarakat mengenai green economy dan sustainable finance. 

"FDG ini bersifat series, pada series pertama ini melibatkan regulator. Sementara series kedua akan melibatkan praktis, sehingga diharapkan bisa memberikan rekomendasi kebijakan kepada pengambilan keputusan untuk implementasi daerah," ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, Agus Nompitu mengatakan untuk mencapai green economy diperlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun komunitas masyarakat. 

"ISEI bersama OJK yang konsen soal ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan dunia industri. Kita berharap industri ramah lingkungan agar lingkungan sehat," jelasnya. 

Diketahui, taksonomi hijau Indonesia telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) tahun 2022 pada tanggal 20 Januari yang diprakarsai OJK sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah yang menjadi Presidensi G20 pada tahun ini serta bukti komitmen OJK terhadap pengembangan ekonomi hijau sebagai sektor ekonomi baru. 

Taksonomi hijau Indonesia edisi 1.0 ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif dari berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk OJK, dan sebagai pedoman untuk keterbukaan informasi, manajemen risiko dan pengembangan produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan yang inovatif bagi SJK dan Emiten. 

Selanjutnya, pengembangan taksonomi hijau Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran atas klasifikasi suatu sektor/subsektor yang telah dikategorikan hijau dengan mengadopsi prinsip berbasis ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik greenwashing.