Granat Desak KY Periksa Hakim PN Tanjung Karang yang Bebaskan Terdakwa dari Tuntutan Mati

Gindha Ansori Wayka/ Ist
Gindha Ansori Wayka/ Ist

Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Lampung mendesak agar Komisi Yudisial (KY) RI segera melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN (PN) Tanjung Karang yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa napi pengendali sabu 92 Kg bernama M. Sulton yang dituntut hukuman mati.


"Kami mendesak agar Komisi Yudisial (KY) RI segera melakukan pengawasan dan memeriksa hakim yang menangani serta memberikan vonis dalam perkara tersebut," kata Ketua DPC Granat Kota Bandar Lampung Gindha Ansori Wayka, Rabu (22/6).

"Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap hakim yang menyidang dan memutuskan perkara tersebut," ucap Gindha yang juga Tim Hukum dan Advokasi DPD Granat Provinsi Lampung.

Sebab, vonis bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhadap M. Sulton diduga ada kejanggalan, sehingga dapat menumbuh kembangkan penyalahgunaan narkotika di wilayah Lampung.

"Iya karena vonis ini diduga janggal dan dapat saja menumbuh kembangkan serta membuat suburnya penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Lampung," ujarnya.

Bukan itu saja, putusan bebas atas perkara tersebut menyisakan tandatanya besar di publik bahkan tidak akan mungkin ada putusan (vonis) yang berbeda atas kasus yang sama. 

Dengan adanya vonis bebas terhadap terdakwa M. Sulton rasa keadilan masyarakat menjadi teriris karena diduga ada perlakuan hukum yang berbeda dan nyata dalam sebuah proses peradilan pidana di Lampung.

"Padahal selama ini digaungkan asas hukum yakni kesamaan derajat di depan hukum, dan meskipun hukum menempatkan azas praduga tidak bersalah, tetapi hendaknya dalam menangani perkara aparat penegak hukum harus tetap merasionalisasi kondisi peristiwa hukum yang terjadi," jelas Gindha.

Maka dari itu, Granat Lampung khususnya DPC Granat Kota Bandar Lampung akan mendukung Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menempuh upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung supaya terdakwa terbukti bersalah.

Kemudian dijatuhkan hukuman sesuai pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa M. Sulton dengan Pidana Mati dan denda Rp10 Miliar.