Gubernur Duduk Bareng Ketua Parpol, Bahas Pilkada 2024

Gubernur Lampung bersama ketua-ketua parpol/Humas Pemprov Lampung
Gubernur Lampung bersama ketua-ketua parpol/Humas Pemprov Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengumpulkan forkopimda, KPU, Bawaslu hingga ketua partai politik dan pimpinan media massa di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Rabu (22/6) malam.


Tujuannya, untuk bersilaturahmi untuk mewujudkan kondusifitas iklim politik yang aman dan nyaman menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Menurut Gubernur Arinal, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai UUD 1945, telah dibentuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten/Kota, memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan koordinasi urusan otonomi di daerah serta tugas pembantuan (Pasal 38 Ayat 1). 

Sedangkan dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur memiliki fungsi untuk mengadakan pengawasan dan pengkoordinasian pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. 

"Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga bertumpu pada pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai prinsip dekonsentrasi," ucap Gubernur dalam keterangan resminya, Kamis (23/6).

Oleh karena itu, dalam kerangka menyambut Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, Arinal mengajak seluruh pihak untuk memelihara iklim dan kondisi yang kondusif, tetap terjaga dalam ruang yang dinamis, kompetisi sehat dan demokratis. 

Arinal juga mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik agar segera mempersiapkan diri memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai UU dan PKPU dan dalam rangka proses verifikasi, baik administrasi maupun faktual serta secara online untuk dapat ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2024. 

Kemudian Kepada Forkopimda, Gubernur mengimbau agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. 

Ia juga meminta Aparat Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yakni bersikap netral, tidak menampilkan keberpihakan pada peserta pemilu dan pilkada, dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif, tertib dan aman.