Gubernur Lampung Tak Bersedia Sepakati Penolakan Omnibus Law Ciptaker

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima perwakilan Forum Masyarakat Lampung/ RMOLLampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menerima perwakilan Forum Masyarakat Lampung/ RMOLLampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tidak bersedia menyepakati penolakan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).


Hal itu ditegaskan Arinal saat menerima perwakilan Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML), di Ruang Abung, Jumat (16/10).

“Terkait dengan undang-undang, Bapak-Bapak menyampaikan aspirasinya, nah aspirasi itu akan kita sampaikan, tapi ada kesepakatan tidak ada pembicaraan tentang penolakan UU,” kata Arinal.

Ia mengatakan, pihaknya akan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait UU tersebut, tetapi menurutnya akan disempurnakan terlebih dahulu agar saat disampaikan ke pusat sesuai dengan aturan.

“Nanti kita salurkan, tapi kita jabarkan dulu, kita sempurnakan, supaya ada aturan," jelasnya.

Imam FPI Lampung, Habib Umar Assegaff menyampaikan, bahwa Forum Suara Masyarakat Lampung telah menemui Pemprov dan DPRD Lampung agar menolak Omnibus Law.

Namun, pemerintah hanya menyerap aspirasinya bukan berarti turut menolak Omnibus Law.

"Kami tetap dengan permintaan kami untuk menghentikan atau mencabut UU Omnibus Law tersebut, dan kami akan kembali melakukan aksi," tegas Umar.