Gubernur Lampung Tanggapi Isu Penundaan Pilkada 2020

Arinal Djunaidi/Ist
Arinal Djunaidi/Ist

Menanggapi opsi penundaan pilkada 9 Desember 2020, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pemerintah pusat bersama KPU RI dan Bawaslu RI.


"Kalau saya tidak merasa tertekan dengan covid ini, asal  protokol kesehatan pencegahan dilakukan secara ketat. Tapi Indonesia kan bukan hanya Lampung, kita ikut pusat saja," kata Arinal, Senin (21/9).

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 klaster pilkada, ia melakukan rapat koordinasi tentang Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung.

Rapat bersama KPU, Bawaslu, TNI/POLRI dan jajaran stakeholder membahas mengenai tahapan pilkada mulai dari pendaftaran sampai pencoblosan pada 9 Desember 2020.

Menurutnya, memutuskan untuk menunda pilkada bukan wewenangnya. Dalam rapat juga tak ada pembahasan mengenai penundaan pilkada 2020, kata dia.

"Saya gak tau, itu bukan urusan saya, itu kewenangan KPU RI dan Bawaslu RI. Tadi tidak ada pembahasan itu, karena anda tahu Lampung ini terbaik dalam tata kelola pengendalian kasus Covid-19," tambahnya.

Ia melanjutkan, setelah ini pihaknya akan mengundang seluruh pasangan calon, KPU dan Kabupaten dan Kota serta TNI dan Polri untuk melakukan penandatanganan pakta integritas pada Jumat, 25 September 2020 mendatang.

Hal itu dilakukan agar semua pihak berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan agar tidak ada lagi peningkatan kasus Covid-19.