Hakim PTUN Nilai Disdikbud Bandarlampung Tak Tertib Administrasi


RMOLLampung. Hakim PTUN Bandarlampung berkomentar Disdikbud Bandarlampung tidak tertib administrasi pada sidang perdana kasus gugatan Forum Komunikasi Pekerja Seni (FKPS), Rabu (9/5).
Ada dua surat dengan nomor yang sama, namun tanggal beda. Selain itu, Harsono dan Suwandi Umar dari Disdikbud Kota Bandarlampung melampirkan surat tidak ada stempelnya.
Ketika ditanyakan majelis hakim yang dipimpin Rizki Yustika, SH, kedua penerima kuasa tergugat menyatakan yang dianggap benar adalah yang tidak bercap stempel.
"Saya tidak tau apa memang instansi anda seperti ini administrasinya. Tapi yang jelas, menurut saya, instansinya tidak tertib administrasi," ujar anggota Majelis Hakim Ganda Kurniawan, SH.
Ganda sambil mengangkat lembaran surat keputusan menyatakan keheranannya terhadap kuasa tergugat, tidak mengerti persoalan sebenarnya atau memang ada apanya.
Dia meminta untuk kedua kuasa tergugat mengklarifikasi sidang berikutnya dengan terlebih dahulu memahami persoalan yang diperkarakan.
Suwandi Umar menyatakan akan melakukan upaya islah kepada pihak penggugat berlanjut ke persidangan merupakan langkah terbaik.
Sidang dilanjutkan pekan depan, Rabu (16/5), dengan agenda pemeriksaan lanjutan berkas.
Sebelum digugat oleh Gunawan, S.H, FKPS sudah mensomasi Disdikbud Kota Bandarlampung agar mengulang kembali pelaksanaan FLS2N Kota Bandarlampung Tahun 2018 dengan benar.
Namun, somasi tersebut, tidak diindahkan Dinas P&K Kota Bandarlampung. Gunawan SH yang juga anggota FKPS akhirnya mengajukan gugatan ke PTUN terhadap pelaksanaan FLS2N Kota Bandarlampung yang digelar 27 Maret 2018. [hms]