Hari HAM, Forum Aksi Kamisan Lampung Desak Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Forum Aksi Kamisan Lampung Desak Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat/Ist
Forum Aksi Kamisan Lampung Desak Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat/Ist

Forum Aksi Kamisan Lampung mengadakan aksi memperingati hari HAM sedunia di Tugu Adipura, hari ini (10/12). Tuntutan utama pada aksi ini yaitu "Tetapkan Kasus Munir Sebagai Kasus Pelanggaran HAM".


Aksi tersebut diikuti oleh berbagai lembaga internal dan eksternal kampus yang ada di Lampung.

Koordinator Aksi Kamisan Lampung, Ardi Satriadi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus menetapkan kasus Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat.

"Tahun depan kasus Munir akan daluwarsa karena ditangani dengan kasus pidana umum", pungkasnya.

Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi, yang turut hadir dalam aksi tersebut menjelaskan bahwa tahun depan kasus ini telah berusia 18 tahun. Artinya, apabila dalam proses penyidikan kasus ini menggunakan tindak pidana umum maka akan ada waktu daluwarsa.

"Selama ini penyidikan kasus Munir menggunakan pembunuhan berencana, sedangkan tahun depan akan memasuki usia 18 tahun. Akibat hukum terhadap penyidikan yang menggunakan pidana umum akan ada waktu daluwarsa dalam suatu tindak pidana", ungkapnya.

Daluwarsa adalah lampau waktu untuk menuntut suatu tindak pidana yang diatur pada Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Daluwarsa dapat menggugurkan wewenang untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Bagi kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdapat rentang waktu 18 tahun bagi kasus tersebut untuk dituntaskan sebelum kedaluwarsa.

"Seharusnya kasus Munir ditetapkan sebagai kasus kejahatan HAM Berat. Dengan pertimbangan bahwa kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kasus Pelanggaran HAM Berat sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," tutur Sumaindra.

Sementara itu, untuk kasus Pelanggaran HAM Berat, tidak berlaku ketentuan kedaluwarsa. Segala bentuk pelanggaran HAM berat di masa lampau tetap dapat diproses dan diadili.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah mengatur bahwa pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Oleh karena itu, Forum Aksi Kamisan Lampung menuntut pemerintah untuk menetapkan kasus Munir sebagai kasus Pelanggaran HAM Berat agar proses penyidikannya tidak terhenti.