Hasil Audit Dana Hibah KONI, BPKP Hanya Bisa Berikan ke Kejati

Kantor BPKP Perwakilan Lampung/ Ist
Kantor BPKP Perwakilan Lampung/ Ist

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung mengaku tidak bisa menjelaskan progres, apalagi hasil audit kasus dugaan korupsi Dana Hibah KONI selain kepada pihak yang meminta dilakukan audit. 


Dugaan korupsi dana hibah KONI dengan total Rp29 miliar ini sudah berstatus penyidikan oleh Kejati Lampung. 

"Pada prinsipnya kita tidak bisa menyampaikan hasil audit maupun perkembangannya," kata Korwas investigasi BPKP Lampung Ambal Riyanto kepada Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (20/7).

Ia menjelaskan tidak bisa disampaikan karena hasil audit tersebut bukan merupakan informasi publik, sehingga tidak bisa sembarangan dipublikasikan.

"Karena bagian dari informasi yang dikecualikan dalam informasi publik. Silakan hubungi pihak penyidik selaku pihak yang meminta audit," jelasnya.

"Kami akan menyampaikan hasil audit maupun perkembangannya kepada yang meminta audit," tegas dia.

Senada, Humas BPKP Dyah A Fitria juga mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menyampaikan hasil audit tersebut lantaran informasi ini dikecualikan dalam informasi publik.

"Silakan hubungi pihak penyidik selaku pihak yang meminta audit. Kami akan menyampaikan hasil audit maupun perkembangannya kepada yang meminta audit. Terima kasih," kata dia.