HMI Sospol Unila Dukung Penundaan Pilkada Serentak 2020




Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) Komisariat Sospol Unila HMI Cabang Bandarlampung Bari Arla mendukung penundaan Pilkada Serentak 2020.

Bari Arla sepakat penanganan covid-19 harus diprioritaskan dengan caranya merealokasi dana penyelenggaraan pilkada buat' penanganan wabah corona.

"Langkah yang tepat dari Komisi II DPR RI, pemerintah dan penyelenggara pemilu, " katanya kepada Kantor Berita RMOLLampung, Senin (30/3), pukul 22.20 WIB.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) ini meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Perlu itu, katanya, untuk memberikan payung hukum penundaan pilkada.

Pemuda asal Kabupaten Waykanan ini juga meminta kepala daerah untuk merespons realokasi dana secepatnya guna memutus mata rantai covid-19.

"Presiden harus segera keluarkan perppu sehingga kepala daerah juga dapat merealokasi dana pilkada untuk penanganan covid-19," ujarnya.

Senin (30/3), Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI memberikan empat poin keputusan terkait wacana penundaan pilkada.

Pertama, DPR RI menyetujui penundaan tahapan pilkada serentak yang semula direncanakan pada 23 September 2020.

Kedua, penundaan ini telah disepakati bersama oleh KPU, Pemerintah, dan DPR,.

Ketiga, DPR RI mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penundaan pilkada serentak.

Keempat, DPR RI meminta kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada untuk merealokasi dana pilkada serentak untuk penanganan wabah covid-19.

Kesimpulan rapat tersebut ditandatangani oleh Ketua Rapat Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Plt. Ketua DKPP RI Muhammad.