Honorer Dihapus, Pemkot Bandar Lampung Catat Butuh 1057 Outsourcing

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bandar Lampung, Herliwaty/Tuti
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bandar Lampung, Herliwaty/Tuti

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih melakukan pendataan jumlah kebutuhan outsourcing saat honorer dihapuskan.


Plt Kepala BKD Bandar Lampung, Herliwaty mengatakan data sementara jumlah honorer yang akan diganti outsourcing yakni 1057 orang. Dimana honorer tersebut dari petugas kebersihan, satuan pengamanan dan pengemudi. 

"Nah honorer yang lainnya belum jelas, akan dikemanakan. Sedangkan jumlah honorer kita cukup banyak sekitar lima ribuan, sementara petugas kebersihan, satuan pengamanan dan pengemudi itu hanya 1057 orang," kata Herliwaty, Senin (6/6). 

Lanjutnya, walaupun ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun pihaknya tidak yakin semua honorer tersebut bisa lolos seleksi. 

"Oleh karenanya, itu akan ditanyakan pada agendanya Apeksi tingkat kanwil 2. Kita lagi koordinasi untuk melaporkan hal tersebut. Secara teknis kita akan berkoordinasi lagi baik dengan teman di provinsi maupun dengan kabupaten/kota lainnya," ujarnya. 

Sebelumnya, sebagian honorer guru di Bandar Lampung telah mengikuti seleksi PPPK pada tahap 1 dan 2. Tercatat ada sekitar 1166 guru.  

"Untuk umum belum ada sama sekali. Mungkin akan diseleksi oleh Kemenpan RB nanti," ujarnya. 

Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022 kemarin mengenai Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam keterangan surat tersebut pada huruf d angka 6, penghapusan tenaga honor atau non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS ataupun CPPPK dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan tenggat waktu paling lama 28 November 2023.