Honorer Pemenang Mobil HUT Golkar Diperiksa Bawaslu, Yuhadi Sebut Tak Langgar Netralitas ASN

Yuhadi saat diklarifikasi oleh Bawaslu Lampung / Bawaslu Lampung
Yuhadi saat diklarifikasi oleh Bawaslu Lampung / Bawaslu Lampung

Bawaslu Provinsi Lampung memanggil Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar Yuhadi dan pemenang jalan sehat berhadiah mobil jalan sehat Golkar Yuyun Febriana, Senin (24/10).


Yuhadi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Bandar Lampung Yuhadi mengatakan, dirinya dimintai klarifikasi atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN saat jalan sehat HUT Golkar ke-58 di Stadion Pahoman.

"Atas arahan dan petunjuk Sekretaris DPD I Lampung Ismet Roni, saya diminta datang ke Bawaslu, kebetulan saya bertanggungjawab sebagai koordinator penggerak massa," katanya, Selasa (25/10).

Menurut Yuhadi, acara jalan sehat itu dibuka untuk masyarakat umum dengan ratusan hadiah. Hadiah utamanya berupa satu unit mobil dimenangkan Yuyun dengan metode diundi.

"Ucapan Yuyun Arinal (Ketua Golkar Lampung) dua periode itu spontanitas kebahagiaan dan itu tagline kami sejak setahun lalu. Kondisinya histeris waktu itu, tidak ada pengarahan apapun juga," jelasnya.

Ia melanjutkan, pihak panitia baru mengetahui Yuyun ada seorang honorer yang tinggal di Rajabasa dan bekerja di Lampung Tengah usai menerima hadiah. Lagipula, honorer tidak bisa dikenakan pelanggaran netralitas ASN.

"Saya berikan masukan kepada Bawaslu, seharusnya Bawaslu mengabaikan laporan masyarakat yang tidak memenuhi unsur," katanya.

Anggota DPRD Bandar Lampung ini melanjutkan, teriakan Arinal 2 Periode sebelum tahapan kampanye adalah sebuah harapan. Lain cerita jika tahapan sudah dimulai, maka apapun profesinya kecuali ASN polri dan TNI disebut dukungan.

"Ini kan belum ada peserta Pemilu, masa orang tidak boleh punya harapan, apalagi saat mendapatkan mobil pasti pemenang histeris, kasihan Bu Yuyun sebagai pemenang malah seolah bersalah," kata dia.

Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bandar Lampung Tamri mengatakan, pemanggilan terhadap Yuhadi dan Yuyun hanyalah bentuk klarifikasi atas laporan masyarakat.

Tamri melanjutkan, setelah ini, hasil klarifikasi akan dibawa ke pleno untuk diputuskan apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Jika tidak maka kasusnya dihentikan.

"Jika ada pelanggaran maka akan diteruskan kepada KASN," pungkasnya.