Humas PA Tanggamus: Tergugat Keberatan Putusan Hakim Bisa Ajukan Banding

Humas Pengadilan Agama Tanggamus Yulistia/ Zairi
Humas Pengadilan Agama Tanggamus Yulistia/ Zairi

Tergugat atas nama Mazhardalam perkara harta bersama, mempertanyakan dasar Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Tanggamus. 


Ia menduga, majelis hakim melanggar kode etik saat memutus perkara No 475/Pdt.G/2021/PA.Tanggamus.

Alasannya, ada tahapan-tahapan persidangan yang terlewatkan, seperti sidang di lokasi obyek sengketa atau discente.

"Saya berharap bisa bertemu, dan menanyakan langsung dengan Majelis Hakim yang menagani perkara saya, apa pertimbangan hukumnya memutus perkara dengan mengabaikan salah satu syarat persidangan, tidak melakukan sidang sidang obyek di lokasi," jelasnya kepada kantor berita RMOLLampung, Selasa (29/9)

Humas PATanggamus, Yulistia kepada kantor berita RMOLLampung mengatakan, mantan istri bisa melakukan gugatan harta bersama sewalaupun dirinya sudah menikah lagi, sepanjang obyeknya diperoleh sewaktu keduanya bersama.

Dalam menangani perkara Majelis Hakim harus mengikuti tahapan-tahapan diantaranya, upaya mediasi kepada pengugat dan tergugat mengacu pada Perman No 16 tahun 2016. 

Kemudian tahapan jawab menjawab serta pembacaan replik pengugat, juga duplik oleh tergugat, lalu pembuktian surat dan saksi-saksi. Dan tahapan terahir sidang pemeriksaan obyek dilokasi atau Discente, baru kemudian majelis hakim mengambil kesimpulan.

Menurut Yulistia, apabila majelis hakim dalam memutus perkara ada tahapan yang terlewatkan, hakim bisa dianggap melanggar kode etik. Pengugat ataupun tergugat bisa mengadu ke bidang pengawas hakim ke Mahkamah Agung, jika merasa keberatan.

"Jika merasa keberatan dengan keputusan majelis hakim, pengugat ataupun tergugat bisa melakukan upaya banding di MA. Juga bisa melakukan pengaduan ke bidang pengawasan hakim," jelas Yulistia.