Izin Cuti Wakil Wali Kota, Mengapa Maladministrasi?

Dr. Yusdianto
Dr. Yusdianto

CUKUP istimewa bagi saya disebut sebagai pengamat muda membaca opini di RMOLLampung, 9/09/2020, dari “senior” alumni Fakultas Hukum Unila yang notabene mantan ketua senat, mantan wakil bupati dan bupati di Kabupaten Rhagom Mufakat, dengan tulisan yang terstruktur, piawai berdialektika, apik, berpengalaman, dan pesan yang jelas.

Tulisan ini tidak ada maksud berbalas-pantun, apalagi saling serang terlebih sampai merendahkan, namun hanya bertujuan tidak lebih untuk melengkapi wawancara langsung kepada Pak Ho, yang telah dimuat RMOLLampung, 8/09/2020, terkait berita maladministrasi Surat Izin Wakil Wali Kota No. 856/926/1.01/2020 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

A. Kedudukan Wakil Wali Kota

Pasal 18 ayat (4), gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pasal 1 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dari bunyi pasal tersebut, tidak ada sama sekali menyebutkan tentang keberadaan dari wakil kepala daerah. Jika dilihat dari struktur isi pasal, wakil kepala daerah tidak dikenal karena isi pasal ini hanya menyebutkan kepala daerah. 

Dan, tidaklah keliru bila kedudukan wakil kepala daerah dianggap sebagai pelengkap dari struktural pemerintahan daerah. Kedudukan wakil kepala daerah tidak terlalu diperhitungkan seiring kurangnya tugas dan kewenangan dalam peran yang diberikan kepada wakil kepala daerah.

Pasal 63, ayat (1), UU Pemda 2014 menegaskan kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Kata “dapat” bisa berarti dua hal, yakni kepala daerah dibantu wakil kepala daerah dan atau dapat juga dikatakan kepala daerah tidak membutuhkan wakil untuk membantu dalam pemerintahan daerah.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wakil  adalah orang yang dikuasakan bertindak sebagai ganti dari yang utama. Dengan kata lain, wakil berarti orang atau pejabat yang secara hirarki berada di bawah kepala. 

Dari pasal tersebut, secara original inten posisi:  Pertama, jabatan wakil sifatnya membantu dan menyukseskan kepala daerah dalam memimpin daerah, melaksanakan tugas tertentu, dan menggantikan kepala daerah bila berhalangan. Kedua, tugas dan wewenang wakil bersifat umum, kekuasaan penuh ada di kepala daerah.

Untuk itu, sejatinya, wakil kepala daerah harus mampu bersinergi dan harmonis dengan kepala daerah dalam hal berpikir, bertindak dan bersikap mengutamakan kepentingan pemerintahan daerah dan masyarakat luas ketimbangan kepentingan pribadi, golongan dan aliran politik ataupun korporasi.

Selain itu, sudah sewajarnya, wakil kepala daerah dalam melaksanakan kepentingan jabatan atau kepentingan politik harus memenuhi tata aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Termasuk, bila wakil kepala daerah hendak mengajukan cuti dalam di luar tanggungan negara. Secara kepantasan dan kepatutan, izin melalui kepala daerah, karena wakil adalah bawahan yang notabene pembantu kepala daerah.

Izin Cuti Sebagai Tindakan Administrasi 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Berdasarkan prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

Hal itulah yang kemudian menjadi pandangan filosofis dan yuridis lahirnya  UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan. 

UU ini menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilakukan semena-mena.

Selain itu, alasan hadirnya undang-undang ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang dilakukan oleh pihak insider pemerintahan.

Pengaturan administrasi pemerintahan pada dasarnya sebagai upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Tujuan adalah: a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b. menciptakan kepastian hukum; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; d. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan; e. memberikan pelindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan  g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui, pengajuan cuti wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada 2020, merupakan tindakan administrasi yang tunduk pada UU No. 30 Tahun 2014. 

Mengapa Maladministrasi?

Mengutif pendapat Indriyanto Seno Adji, dalam kerangka hukum administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (discretionary power) adalah detournement de povoir (penyalahgunaan wewenang) dan abus de droit (sewenang-wenang).

Maladministrasi menurut Pasal 1 angka 3 UU Noo. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Menilai surat izin cuti wakil wali kota, sebagaimana Pasal 64  ayat (1) UU N0 30/2014, keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

a. Wewenang; dalam artian pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

b. Prosedur; dan/atau berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah;

c. Substansi. artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidak ada “Error in re”;

Pertanyaanya apakah surat izin yang disampaikan oleh wakil wali kota tersebut sudah melalui wewenang, prosedur dan substansi?. 

Secara gramatikal, wewenang adalah sudah sepantasnya izin yang disampaikan kepada gubernur melalui Kepala daerah dalam hal ini wali kota, karena ingat wakil wali kota adalah pembantu wali kota bukan terpisah.

Wewenang menyampaikan izin dalam ini kepala daerah, bukan langsung wakil kepala daerah kepada gubernur.

Bila wewenang sudah keliru, sudah dipastikan prosedur juga kiliru karena telah melampaui wewenang wali kota, dan substansi, objek ketetapan tambah keliru karena wewenang dan prosedur telah dilangkahi. 

Disinilah kenapa secara lisan, saya mengatakan izin yang dikeluarkan oleh gubernur menjadi ruwed. Karena dikeluarkan tanpa tertib administrasi yang ditetapkan oleh peraturan perudangan, disitulah saya menyebutkan ada tindakan maladministrasi telah dilakukan oleh wakil wali kota.

Dari hal tersebut sudah sepantasnya, menurut Pasal 71 ayat (1) UU 30/2014, keputusan dan/atau tindakan izin cuti dapat karena terdapat kesalahan prosedur; substansi dan melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang sudah sewajarnya dibatalkan oleh pihak yang mengeluarkan keputusan. 

Penutup

Terakhir, mengutif pendapat Bung Hatta (1956) di depan civitas akademika Univeristas Indonesia: “orang yang berkarakter tahu menghargai pendapat orang yang berlainan dengan pendapatnya sekalipun bertentangan dengan pendapat umum…karena semuanya dipandang mudah dan semangat avonturir mengalahkan rasa tanggung jawab, timbullah anarki dalam politik dan ekonomi serta penghidupan sosial. Dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan: korupsi dan demoralisasi”.

Sekian terimakasih….

* Pengamat Muda Universitas Lampung