Jalan Tengah Bagi Pemerintah Dan Penolak UU Cipta Kerja

Kericuhan saat aksi tolak omnibus law cipta kerja di DPRD Lampung, Rabu (7/10)/ RMOLLampung
Kericuhan saat aksi tolak omnibus law cipta kerja di DPRD Lampung, Rabu (7/10)/ RMOLLampung

Omnibus Law UU Cipta Kerja dibentuk dengan niat untuk memberantas budaya KKN dan birokrat korup. Sementara masyarakat yang menolak diduga tidak memahami subtansi dari UU dan terhasut oleh oknum tertentu.


Begitu saran Gurubesar Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Profesor Romli Atmasasmita, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/10).

“Bahwa rumor, provokasi, dan insinuasi serta hasutan dalam menyikapi UU Cipta Kerja dan berpikir apriori bukan bagian dari berpikir kritis dan bukan domain kaum intelektual,” katanya.

Namun demikian, sebagai jalan tengah atas kecaman yang datang dan niat baik pemerintah, Profesor Romli menyarankan agar dibentuk sebuah lembaga pengawas khusus.

Lembaga ini nantinya akan mengawasi implementasi UU Ciptaker dan aturan di bawahnya. Isi lembaha itu adalah gabungan inspektorat di bawah koordinasi dan supervisi KPK.

“Tujuannya untuk memastikan pelaksaan UU Cipta Kerja dan PP berjalan efisien dan efektif,” tandasnya.