Jangan Jadi Timsel Bawaslu Jika Belum Sanggup Jalankan Perundang-undangan

Illustrasi/RMOLNetwork
Illustrasi/RMOLNetwork

Pengamat Kebijakan Publik Nizwar Affandi menilai Timsel Bawaslu Lampung mengabaikan amanat undang-undang pemilu secara sadar, karena tidak menempatkan satupun perempuan dari 6 calon anggota Bawaslu Periode 2022-2027.


"Mengabaikan amanat perundang-undangan secara sadar tentu sebuah perbuatan yang merendahkan konstitusi dan menyepelekan keberadaan nation-state, dan sudah pasti sampai tahun 2023 Bawaslu Lampung tidak memiliki komisioner perempuan," kata Affan, sapaannya, Kamis (3/8).

Dia mengatakan, yang dilakukan Timsel Bawaslu pada penggantian 3 komisioner Bawaslu tahun ini memang tidak sepenuhnya menutup peluang terpenuhinya amanat Undang-undang Pemilu tentang kuota perempuan minimal 30 persen.

Tetapi, jelas membuat Timsel Bawaslu di tahun depan mesti bersikap teguh memilih 6 perempuan dari 8 nama calon yang dikirimkan ke Bawaslu RI.

"Pada seleksi tahun depan untuk penggantian 4 komisioner yang habis masa jabatannya dan jika ingin mematuhi amanat undang-undang Pemilu tentang kuota perempuan minimal 30 persen maka dari 4 komisioner terpilih di tahun depan 1-3 orangnya perempuan karena 2 dari 7 pun masih di bawah 30 persen," ujar dia.

Lanjut Affan, sebagai sebuah affirmative Action ketentuan kuota perempuan memang sejak awal membawa semangat diskriminasi positif. Jadi, jangan dicederai dengan dalih apapun karena kebijakan kuota perempuan memang meminta dilakukan diskriminasi, lalu dipisahkan hasil penilaian perempuan dengan laki-laki.

Misalnya yang akan diisi 3, maka kuota perempuan minimal 1 orang, yang dikirimkan ke Jakarta 6, maka perempuannya minimal 2 orang.

"Seharusnya sejak awal seleksi langsung dipisah hasil penilaian perempuan dan laki-laki, walaupun jika dicampur urutan peserta perempuan berada di urutan ke 10 dan 15. Karena affirmative action maka dari 6 nama yang dikirim ke Jakarta itu urutan 1 sampai 4 (laki-laki) dan urutan 10 dan 15 (perempuan), bukan urutan 1 sampai 6 yang kebetulan laki-laki semua," tegas Affan.

"Itulah yang disebut dengan semangat diskriminasi positif dalam affirmative action. Kalau belum mengerti tentang ini dan tidak sanggup berkomitmen menjalankan amanat perundang-undangan, jangan sekali-kali menyanggupi menjadi tim seleksi," tutupnya.