DPR RI telah menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai kapolri yang ke-25. Listyo mengucapkan terima kasih dan siap melaksanakan janjinya.Dalam rangka bertransformasi menuju Polri yang PRESISI (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan).
- Sinergi Ditjen PAS dan Bareskrim Polri Ungkap 148 Upaya Penyelundupan Narkoba ke dalam Lapas
- Usai Ditetapkan Tersangka, Polri Dikabarkan Bakal Langsung Tahan Ferdinand?
- Jozeph Paul Zhang Tak Cuma Hina Islam, Tapi Juga Lecehkan Polri
Baca Juga
"Terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan Komisi III yang sudah mengikuti mulai dari tahapan pendalaman oleh PPATK, kemudian Kompolnas," kata Listyo Sigit usai rapat paripurna DPR RI, Kamis (21/1).
Sebelumnya, saat fit and proper test di Komisi III DPR RI, calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi para bandar narkotika jadikan Indonesia sebagai pasar.
"Polri akan memberikan perhatian khusus, tidak ada toleransi dan tidak boleh ada ruang bagi bandar narkoba di negara ini," katanya.
Mantan Kapolda Banten itu juga berjanji akan menindak tegas anggota yang terlibat narkoba. Hal ini sebagai bukti keseriusan Polri dalam memberantas tindak pidana narkoba yang sudah merusak generasi bangsa.
"Termasuk anggota Polri yang terlibat di dalamnya, pilihannya hanya satu pecat dan pidanakan. Jadi kami tidak main-main dalam hal ini, kami akan buktikan," tegasnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
PRESISI
Melalui rapat paripurna, DPR RI telah menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Listyo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti seluruh rangkaian proses persetujuan dirinya sebagai Kapolri yang ke-25.
"Terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan Komisi III yang sudah mengikuti mulai dari tahapan pendalaman oleh PPATK, kemudian Kompolnas," katanya usai rapat paripurna DPR RI, Kamis (21/1).
Usai disahkan DPR, Listyo Sigit mengaku bakal mempersiapkan rencana aksi untuk menjabarkan program yang telah dituangkanya ke dalam makalah saat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper Test di Komisi III.
"Tentunya setelah ini, kami akan segera melakukan rapat kesiapan dalam rangka melaksanakan rencana aksi, bagaimana makalah yang kami presentasikan, semoga bisa menjadi program yang akan kita laksanakan sebagai Kapolri nanti," tandas Sigit.
Dalam rangka bertransformasi menuju Polri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan), Komjen Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan saat menjadi Kapolri.
“Dalam kepemimpinan Polri PRESISI kami berkomitmen untuk menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan,” kata Listyo saat fit and proper test di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1).
Selain itu, Sigit menambahkan, menjamin keamanan dan mendukung program pembangunan nasional, kemudian mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia merupakan komitmen lainya sebagai Kapolri kedepan.
Sigit mengatakan, kepemimpinannya kedepan lebih mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan dan problem solving. Disamping hal mendasar yakni menjaga soliditas internal.
“Kepemimpinan yang tidak lagi single fighter tetapi kepemimpinan yang dapat membangun teamwork, agar dapat membangun kecerdasan kolektif sebagai fundamen penyelesaian masalah secara komprehensif dan holistik,” pungkas Sigit.
Untuk itu, ia telah menyiapkan 16 program prioritas saat memimpin Korps Bhayangkara nantinya.
Adapun ke-16 program prioritasnya antara lain; Penataan Kelembagaan; Perubahan Sistem dan Metode Organisasi; Menjadikan SDM Polri yang Unggul di era Police 4.0; Perubahan Teknologi Kepolisian Modern; Peningkatan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas.
Kemudian, Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum; Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19; Pemulihan Ekonomi Nasional; Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional; Penguatan Penanganan Konflik Sosial; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.
Lalu, Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi; Pemantapan Komunikasi Publik; Pengawasan Pimpinan dalam Setiap Kegiatan; Penguatan Fungsi Pengawasan dan terakhir Pengawasan oleh Masyarakat.
