JC Ditolak, Mustafa Dituntut 5 Tahun, Pengganti Rp24 M Dan Dicabut Hak Politik 4 Tahun

idang agenda Tuntutan Mustafa/ Faiza
idang agenda Tuntutan Mustafa/ Faiza

Jaksa Penuntut Umum KPK memutuskan menolak permohonan Justice Collaborator yang diajukan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dalam sidang agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (10/6).


Ada tiga syarat dikabulkan JC yakni pertama, mengaku bersalah dan memang melakukan tindak pidana korupsi, kedua, membuka peran atau aktor lain yang lebih besar dan seterang-terangnya serta bukan pelaku utama. 

"Terdakwa termasuk dalam kriteria pelaku utama sehingga permohonan tidak memenuhi syarat akan tetapi karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengembalikan sebagian uang tindak pidana maka akan menjadi hal yang meringankan dalan tuntutan," kata JPU KPK Taufiq Ibnugroho. 

JPU KPK menilai Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Sehingga, pihaknya menuntut Mustafa lima tahun kurungan penjara dikurangi masa tahanan dan denda Rp400 Juta subsider empat bulan penjara.

"Membebankan uang pengganti Rp24,6 Miliar dikurangi jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan terdakwa dengan ketentuan jika tidak mampu membayar dalam satu bulan setelah putusan inkrah pengadilan maka harta bendanya dapat disita okeh jaksa dan jika tidak mencukupi dipidana selama dua tahun," tambahnya. 

Kemudian, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok. 

Mustafa dituntut dengan dakwaan pertama; Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua; Penerimaan gratifikasi dengan dugaan melanggar Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.