Jika Tak Dibenahi Pemprov Lampung, Enam Temuan BPK Ke Ranah Hukum


RMOLLampung. BPK RI mengungkapkan adanya enam temuan masalah. Pemprov Lampung diberi tegat waktu 60 hari memperbaikinya. Jika tidak, BPK akan meningkatkannya ke ranah hukum.

├óÔé¼┬ØKita berikan waktu 60 hari untuk diperbaiki. Jika tidak ditindaklanjuti, kita tingkatkan ke ranah hukum," Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Sunarto di DPRD Lampung, Selasa (28/5).

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo yang akan mengakhiri jabatannya tinggal menghitung hari, 2 Juni 2019, menjanjikan perbaikan dan akan diselesaikan tepat waktu enam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu.
Sunarto menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018.  Keenam temuan BPK yang bermasalah adalah:
1. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak memadai.
2. Pengambilan internal dan penurunan aset tetap belum memadai.
3. Pengelolaan keuangan pemprov tidak tertib dalam penyusunan anggaran daerah, tanpa didukung dokumen yang memadai.
4. Dana pembagian hasil pajak daerah kabupaten/kota yang belum dibayarkan sebesar Rp700 miliar.
5. Pembayaran tambahan penghasilan PNS melebihi ketentuan sebesar Rp470 miliar serta terdapat tambahan gaji PNS yang terkena hukuman disiplin sebesar Rp150 juta.
6. Kekurangan root pekerjaan oleh Dinas Cipta Karya dan SDA; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) sebesar Rp5 miliar.


Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan temuan dapat dipastikan pasti terjadi dalam setiap tahun pengelolaan APBD.

Namun, Pemprov Lampung tetap mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI lima tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2018. [hms]